DPR. Foto: Medcom.id/M. Rodhi Aulia.
DPR. Foto: Medcom.id/M. Rodhi Aulia.

Peta Politik Amendemen UUD 1945

Nasional mpr Amendemen UUD 45
Arga sumantri • 15 Agustus 2019 18:15
Jakarta: Wacana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mencuat di ujung masa jabatan MPR periode 2014-2019. Wacana ini termasuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
 
PDI Perjuangan paling getol menyuarakan hal ini. Amendemen terbatas menjadi salah satu mandat Kongres V PDIP di Bali. PDI Perjuangan bahkan merelakan kursi ketua MPR, yang penting amendemen terbatas terlaksana dan GBHN hidup kembali.
 
Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut wacana amendemen ini bukan semata usulan partainya. Wacana ini disebut agenda lama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kongres PDI Perjuangan ke V kemarin mengingatkan kembali agenda-agenda MPR yang tertunda untuk mengamendemen secara terbatas UUD 1945. Jadi bukan maunya PDI Perjuangan," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Wacana amendemen yang dicetuskan PDI Perjuangan menuai pro dan kontra. Namun, wacana ini disebut telah disetujui fraksi-fraksi di MPR.
 
Gerindra jadi partai yang satu suara dengan PDI Perjuangan. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan GBHN penting agar arah bernegara menjadi lebih jelas."Iya kita sepakat, kita setuju, mendukung. Tujuannya kan positif supaya arah pembangunan jelas," kata Riza.
 
Selain Gerindra, Hanura juga tak masalah jika GBHN hidup kembali melalui amendemen terbatas UUD 1945. Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan rencana menghidupkan GBHN sah, asal sejalan dengan pemerintah.
 
"Ya itu boleh-boleh saja, menghidupkan kembali GBHN, siapa bilang enggak boleh, tapi tentu harus sejalan dengan pemerintah, nah nanti bagaimana rundingan antara lembaga politik dengan pemerintah itu harus dibicarakan," kata OSO.
 
Partai Amanat Nasional (PAN) siap memuluskan amendemen terbatas. Sekretaris Fraksi PAN di MPR Saleh Partaonan Daulay menyebut agenda menghidupkan GBHN dan amandemen terbatas UUD 1945 sudah disetujui fraksi dan DPD.
 
"Karena itu, arah yang disebutkan sudah sama. Bahkan, poin-poin penting yang perlu diamandemen sudah dikaji selama satu periode ini," kata Saleh.
 
Namun, tak semua partai manut soal wacana menghidupkan kembali GBHN melalui amendemen terbatas. Ketua DPR asal Golkar Bambang Soesatyo meminta rencana menghidupkan kembali GBHN tak terburu-buru dan perlu dikaji lebih matang.
 
"Karena kalau dinamika ekonomi politik sekarang ini, global, sangat luar biasa, berbeda dengan zaman 20-50 tahun yang lalu. Jadi apakah GBHN diperlukan atau tidak," kata Bamsoet, sapaannya.
 
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga senada. Ia mengatakan hasil sejumlah diskusi yang berlangsung, rencana amendemen seperti membuka kotak pandora.
 
"Ketika kotak pandora ini dibuka maka keluarlah semua evil (setan), semua penumpang gelap, semua ide-ide yang uncontrollable," ucap dia.
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru menilai wacana menghidupkan GBHN melalui amendemen terbatas terlalu berisiko. Pasalnya, peluang pembahasan amendemen melebar dan tak semata GBHN terbuka.
 
"Problemnya hari ini adalah kita ini berada di wilayah politik. Amendemen ini bukan tanpa risiko, walaupun kita sepakati terbatas, tetapi itu bisa ke mana saja," kata Karding.
 
Di sisi lain, Partai NasDem saat ini sedang mengkaji perlu tidaknya melakukan amendemen UUD 45. Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan prinsipnya NasDem berada pada posisi konsisten mempertahankan cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa.
 
Baca: Beda GBHN dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Tujuan ini bisa dicapai dengan dua cara, yaitu melalui amendemen UUD 45 atau bertahan dengan UUD 1945 yang ada saat ini dengan segala konsekuensi demokrasi yang ada. "Hanya ada dua pilihan ini," kata Surya.
 
Wacana amendemen terbatas memang bukan barang baru. Amendemen terbatas telah bergulir sejak lama, tetapi belum terealisasikan MPR.
 
MPR Periode 2014-2019 bahkan telah membentuk panitia ad hoc terkait amendemen terbatas ini. Ketuanya, Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan. Panitia ad hoc disebut Basarah tidak bisa bekerja lantaran bertepatan dengan tahapan kampanye pemilihan umum.
 
Menyetujui kembalinya GBHN sejatinya bisa membuka pintu amendemen lain, yaitu mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika presiden kembali menjadi mandataris MPR, pemilihan presiden cukup dilakukan sekelompok politikus, seperti pada era Orde Baru. Masa jabatan presiden juga tidak dibatasi.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif