Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

RKUHP Kerdilkan Kebebasan Pers

Nasional kuhp RUU KUHP rancangan kuhp
M Sholahadhin Azhar • 21 September 2019 13:59
Jakarta: Dewan Pers menyebut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengerdilkan kebebasan jurnalis. Hal ini lantaran keberadaan Pasal 218 yang mengatur perhinaan terhadap presiden dan wakil presiden (wapres).
 
"Kalau kritik kaitannya dengan pejabat publik dan jabatan yang melekat ya itu risikonya. Kecuali kalau masuk dalam ranah-ranah pribadi, itu baru jadi persoalan," kata anggota Dewan Pers Agung Darmajaya dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu, 21 September 2019.
 
Menurut dia, dalam Pasal 218 memuat pidana paling lama tiga tahun, bagi seseorang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wapres. Hal itu tak bisa dikesampingan, apalagi dikaitkan dengan kebebasan pers.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal itu bisa berimbas ke dalam ranah jurnalistik. Pewarta yang membuat artikel yang mengkritisi kebijakan presiden dan pejabat terkait, bisa dipidanakan. Pasalnya, takaran penghinaan bersifat subjektif tergantung pada persepsi individu.
 
Atas dasar tersebut, Agung menyebut RKUHP itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dia pun bersyukur Presiden Joko Widodo enggan mengesahkan RKUHP sekarang.
 
"Saya hanya menegaskan dari apa yang sudah ada. Kalau kita lihat ini terlihat tumpang tindih dimana dalam undang-undang pers itu," jelas dia.
 
DPR sedianya mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna pemungkas periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. Aturan baru itu pun bakal menggantikan KUHP peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.
 
Namun dalam prosesnya, RKUHP menimbulkan pro kontra. Sejumlah poin RKHUP dinilai sebagai pasal karet. Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP.
 
Jokowi mengaku mendengarkan masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif