Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak jadi alat pesanan politik, khususnya menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut PKS, KPK sejatinya harus menjadi institusi penegakan hukum yang adil dengan memberlakukan prinsip kesetaraan di depan hukum.
"PKS berharap KPK benar-benar tidak menjadi alat atau pesanan politik," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 September 2023.
Ia menambahkan, KPK mesti tak tebang pilih dalam menangani kasus bahkan jika punya afiliasi politik. Terlebih jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Tidak tebang pilih hanya karena afiliasi politik dalam pilpres," ujar Hidayat.
Peringatan tersebut menyusul langkah KPK yang tengah memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia menjadi saksi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Pemanggilan Cak Imin dilakukan tak lama ia dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (
PKS) memperingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) tak jadi alat pesanan politik, khususnya menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut PKS, KPK sejatinya harus menjadi institusi penegakan hukum yang adil dengan memberlakukan prinsip kesetaraan di depan hukum.
"PKS berharap KPK benar-benar tidak menjadi alat atau pesanan politik," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 September 2023.
Ia menambahkan, KPK mesti tak tebang pilih dalam menangani kasus bahkan jika punya afiliasi politik. Terlebih jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Tidak tebang pilih hanya karena afiliasi politik dalam pilpres," ujar Hidayat.
Peringatan tersebut menyusul langkah KPK yang tengah memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia menjadi saksi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Pemanggilan Cak Imin dilakukan tak lama ia dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
