?Jakarta: Mantan Menteri Ketenagakerjaan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran Cak Imin untuk bersaksi dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada 2012 didukung penuh.
"Hal ini membuktikan beliau kooperatif untuk memberikan kesaksian terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker 2012," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta Ari Aprian Harahap dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 September 2023.
Menurut dia, langkah Cak Imin terhitung berani, khususnya di tengah isu politisasi hukum menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ari mengutip survei Voxpol yang membeberkan mayoritas publik mempercayai politisasi hukum menjelang Pilpres 2024.
"Dari survei Voxpol yang kami baca sebanyak 53,4 persen publik percaya hukum saat ini digunakan sebagai alat untu menjegal lawan politik. Tapi dengan jiwa ksatria, Gus Muhaimin berani memenuhi panggilan KPK ini," ujarnya.
Ari mengatakan kehadiran Wakil Ketua DPR RI ini membuktikan komitmen. Terutama, untuk mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di Tanah Air.
Di sisi lain, Ari berharap agar aparat penegak hukum objektif dan bebas dari intervensi kekuasaan dalam memeriksa Cak Imin. "Jangan sampai KPK malah memanfaatkan komitmen Beliau ini dengan cawe-cawe menjadi alat politik kekuasaan," kata dia.
?Jakarta: Mantan Menteri Ketenagakerjaan Abdul
Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran Cak Imin untuk bersaksi dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada 2012 didukung penuh.
"Hal ini membuktikan beliau kooperatif untuk memberikan kesaksian terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker 2012," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta Ari Aprian Harahap dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 September 2023.
Menurut dia, langkah Cak Imin terhitung berani, khususnya di tengah isu politisasi hukum menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ari mengutip survei Voxpol yang membeberkan mayoritas publik mempercayai politisasi hukum menjelang Pilpres 2024.
"Dari survei Voxpol yang kami baca sebanyak 53,4 persen publik percaya hukum saat ini digunakan sebagai alat untu menjegal lawan politik. Tapi dengan jiwa ksatria, Gus Muhaimin berani memenuhi panggilan
KPK ini," ujarnya.
Ari mengatakan kehadiran Wakil Ketua DPR RI ini membuktikan komitmen. Terutama, untuk mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di Tanah Air.
Di sisi lain, Ari berharap agar aparat penegak hukum objektif dan bebas dari intervensi kekuasaan dalam memeriksa Cak Imin. "Jangan sampai KPK malah memanfaatkan komitmen Beliau ini dengan cawe-cawe menjadi alat politik kekuasaan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
