Misi DPR Menuntaskan Polemik Transaksi Janggal Rp349 Triliun Dinilai Kabur

Jakarta: Misi Komisi III DPR untuk menuntaskan polemik transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai dari Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai kabur. Hal itu terlihat dari sejumlah pertanyaan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ketua Tim Komite TPPU Mahfud MD. "Sebenarnya sih yang mesti jelas tuh, apa misi Komisi III? Kayaknya enggak jelas misi mereka dalam kasus dugaan TPPU yang diramaikan Pak Mahfud ini," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 1 April 2023. Menurut Lucius, pertanyaan yang dilontarkan para legislator hanya menyoroti perbedaan data transaksi janggal tersebut. Soal pencegahan TPPU juga tak menjadi sorotan Komisi III DPR. "Enggak ada yang mau menyelam lebih dalam pada akar permasalahan TPPU hingga muncul angka fantastis seperti yang disampaikan Mahfud," ujar Lucius.   Lucius menilai rapat lanjutan tak diperlukan bila forum digunakan untuk mencecar Mahfud atau dihujani pertanyaan yang bermuatan politis. Rencananya, Komisi III DPR akan menggelar RDPU lanjutan terkait transaksi mencurigakan itu pada pekan kedua April 2023. Rapat itu akan menghadirkan Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus anggota Tim Komite TPPU Sri Mulyani Indrawati. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana juga kembali dipanggil. "Jadi kalau Komisi III enggak punya tujuan yang jelas ya mending enggak perlu lagi lah rapat lanjutan," ucap Lucius. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.