Jakarta: Kesepakatan RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait penambahan jumlah pimpinan dianggap cacat konstitusi. Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati tak setuju hasil itu dibawa ke paripurna untuk disahkan.
"Bagi PPP rancangan revisi UU MD3 yang kemarin diputus dalam rapat Baleg dengan pemerintah cacat konstitusi," kata Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.
Semula, kata Reni, PPP sepakat dengan penambahan jumlah satu kursi pimpinan baik DPR maupun MPR. Selain menghormati partai pemenang Pemilu 2014, PDIP, penambahan satu kursi dianggap rasional dalam alokasi anggaran.
Akan tetapi, Baleg dan pemerintah malah sepakat untuk mengakomodasi tambahan tiga pimpinan MPR. Satu untuk PDIP, sementara sisanya diberikan Partai Gerindra dan PKB.
"Sesungguhnya PPP setuju penambahan, kalau satu memungkinkan secara anggaran. Ketika malam itu tambahannya jadi tiga, saya kaget. Saya tidak konsen ke anggaran, ini persoalam konstitusi," ungkapnya.
(Baca juga: Suara Sumbang Penambahan Pimpinan Wakil Rakyat)
Fraksi Partai NasDem juga menyampaikan hal senada. Mereka tak setuju hasil kesepakatan RUU MD3 lantaran pembahasannya belum menyentuh substansi mendasar.
"Kami dari Fraksi NasDem sejak awal ingin RUU MD3 ini dilakukan secara substansial, secara komprehensif memperhatikan hal-hal yang esensial dalam rangka menuju roadmap parlemen yang modern," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate.
Menurutnya, pembahasan usulan RUU tersebut sempit karena hanya lingkup penambahan jumlah pimpinan DPR, MPR dan DPD. Partai NasDem menyatakan sikap tak setuju lantaran kepentingannya belum diperlukan.
"Revisi ini sangat terbatas kepada penambahan porsi pimpinan yang relevansinya dan urgensinya sulit sekali untuk dijustifikasi yang berdampak pada peningkatan belanja parlemen, belanja DPR dan MPR," ungkapnya.
Jakarta: Kesepakatan RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait penambahan jumlah pimpinan dianggap cacat konstitusi. Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati tak setuju hasil itu dibawa ke paripurna untuk disahkan.
"Bagi PPP rancangan revisi UU MD3 yang kemarin diputus dalam rapat Baleg dengan pemerintah cacat konstitusi," kata Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.
Semula, kata Reni, PPP sepakat dengan penambahan jumlah satu kursi pimpinan baik DPR maupun MPR. Selain menghormati partai pemenang Pemilu 2014, PDIP, penambahan satu kursi dianggap rasional dalam alokasi anggaran.
Akan tetapi, Baleg dan pemerintah malah sepakat untuk mengakomodasi tambahan tiga pimpinan MPR. Satu untuk PDIP, sementara sisanya diberikan Partai Gerindra dan PKB.
"Sesungguhnya PPP setuju penambahan, kalau satu memungkinkan secara anggaran. Ketika malam itu tambahannya jadi tiga, saya kaget. Saya tidak konsen ke anggaran, ini persoalam konstitusi," ungkapnya.
(Baca juga:
Suara Sumbang Penambahan Pimpinan Wakil Rakyat)
Fraksi Partai NasDem juga menyampaikan hal senada. Mereka tak setuju hasil kesepakatan RUU MD3 lantaran pembahasannya belum menyentuh substansi mendasar.
"Kami dari Fraksi NasDem sejak awal ingin RUU MD3 ini dilakukan secara substansial, secara komprehensif memperhatikan hal-hal yang esensial dalam rangka menuju roadmap parlemen yang modern," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate.
Menurutnya, pembahasan usulan RUU tersebut sempit karena hanya lingkup penambahan jumlah pimpinan DPR, MPR dan DPD. Partai NasDem menyatakan sikap tak setuju lantaran kepentingannya belum diperlukan.
"Revisi ini sangat terbatas kepada penambahan porsi pimpinan yang relevansinya dan urgensinya sulit sekali untuk dijustifikasi yang berdampak pada peningkatan belanja parlemen, belanja DPR dan MPR," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(HUS)
