Jakarta: Kebutuhan alat-alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri tak cukup hanya diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN). Demi inovasi, pihak swasta perlu diberikan peran sejajar dengan pelaku industri pertahanan BUMN.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pelaku industri pertahanan nasional perlu diarahkan untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan BUMN. Hal itu demi mewujudkan kemandirian alutsista nasional.
“Kalau memang terbukti BUMN tidak mampu maka lebih baik didorong dan dialokasikan dana pinjaman dalam negeri (PDN) bagi para pelaku industri pertahanan swasta agar bisa lebih mampu berinovasi dan memproduksi di dalam negeri,” kata Bambang, Kamis, 22 Februari 2018.
Dalam pameran hasil produksi industri pertahanan swasta nasional kemarin, ketidakhadirananggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) disayangkan. Hal ini menunjukkan pemerintah belum berpihak pada pelaku industri pertahanan swasta.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas) Connie Rahakundini mengatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamatkan KKIP membina serta mengembangkan industri pertahanan nasional. Ini termasuk industri pertahanan dalam negeri swasta.
Di sisi lain, alokasi pembiayaan dalam negeri untuk rencana strategis nasional mencapai Rp15 triliun. Namun, jumlah tersebut baru terserap tak kurang dari setengahnya, sebesar Rp6 triliun.
Rendahnya penyerapan itu, menurut Connie, mengindikasikan jika industri pertahanan swasta dalam negeri harus ditempatkan sejajar dengan BUMN. Padahal, dari konten produksinya, swasta mampu menyerap hingga 100 persen konten lokal sesuai dengan amanat undang-undang. Hal yang belum mampu dipenuhi BUMN.
Connie menaruh harapan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai dewan pelindung Pinhantanas, Bambang Soesatyo, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Mereka diharap menggugah para pemangku kepentingan jika pelaku industri pertahanan dari kalangan swasta punya kemampuan yang unggul dan siap untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dalam negeri.
Baca: DPR Ingin Kekuatan Militer Indonesia Masuk 10 Besar Dunia
“Saat meninjau pameran kemarin, Ketua DPR sendiri mengakui kehebatan pelaku industri pertahanan dalam negeri, karena terbukti mampu menyerap besarannya bahan baku lokal dan menciptakan alpalhankam dari tahap research, desain, produksi dan pemeliharaan,” kata Connie, yang juga pengamat militer.
Ada beragam produk-produk pertahanan lokal buatan swasta. Contohnya penjinakan bahan peledak (jihandak), senjata api laras pendek maupun panjang, mobil komando, kendaraan taktis, drones vertical take off and landing (VTOL), bom untuk pesawat tempur, hingga kapal tempur bawah air.
“Industrialisasi pertahanan juga akan membantu pertumbuhan ekonomi, menjadi poros bagi arah pengembangan inovasi dan teknologi, serta meletakkan dan memperkokoh landasan bagi tumbuhnya industri nasional yang akan mendorong pasar perekonomian,” pungkas Connie.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0k8LX8Pk" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Kebutuhan alat-alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri tak cukup hanya diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN). Demi inovasi, pihak swasta perlu diberikan peran sejajar dengan pelaku industri pertahanan BUMN.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pelaku industri pertahanan nasional perlu diarahkan untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan BUMN. Hal itu demi mewujudkan kemandirian alutsista nasional.
“Kalau memang terbukti BUMN tidak mampu maka lebih baik didorong dan dialokasikan dana pinjaman dalam negeri (PDN) bagi para pelaku industri pertahanan swasta agar bisa lebih mampu berinovasi dan memproduksi di dalam negeri,” kata Bambang, Kamis, 22 Februari 2018.
Dalam pameran hasil produksi industri pertahanan swasta nasional kemarin, ketidakhadirananggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) disayangkan. Hal ini menunjukkan pemerintah belum berpihak pada pelaku industri pertahanan swasta.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional (Pinhantanas) Connie Rahakundini mengatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamatkan KKIP membina serta mengembangkan industri pertahanan nasional. Ini termasuk industri pertahanan dalam negeri swasta.
Di sisi lain, alokasi pembiayaan dalam negeri untuk rencana strategis nasional mencapai Rp15 triliun. Namun, jumlah tersebut baru terserap tak kurang dari setengahnya, sebesar Rp6 triliun.
Rendahnya penyerapan itu, menurut Connie, mengindikasikan jika industri pertahanan swasta dalam negeri harus ditempatkan sejajar dengan BUMN. Padahal, dari konten produksinya, swasta mampu menyerap hingga 100 persen konten lokal sesuai dengan amanat undang-undang. Hal yang belum mampu dipenuhi BUMN.
Connie menaruh harapan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai dewan pelindung Pinhantanas, Bambang Soesatyo, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Mereka diharap menggugah para pemangku kepentingan jika pelaku industri pertahanan dari kalangan swasta punya kemampuan yang unggul dan siap untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dalam negeri.
Baca: DPR Ingin Kekuatan Militer Indonesia Masuk 10 Besar Dunia
“Saat meninjau pameran kemarin, Ketua DPR sendiri mengakui kehebatan pelaku industri pertahanan dalam negeri, karena terbukti mampu menyerap besarannya bahan baku lokal dan menciptakan alpalhankam dari tahap
research, desain, produksi dan pemeliharaan,” kata Connie, yang juga pengamat militer.
Ada beragam produk-produk pertahanan lokal buatan swasta. Contohnya penjinakan bahan peledak (jihandak), senjata api laras pendek maupun panjang, mobil komando, kendaraan taktis, drones
vertical take off and landing (VTOL), bom untuk pesawat tempur, hingga kapal tempur bawah air.
“Industrialisasi pertahanan juga akan membantu pertumbuhan ekonomi, menjadi poros bagi arah pengembangan inovasi dan teknologi, serta meletakkan dan memperkokoh landasan bagi tumbuhnya industri nasional yang akan mendorong pasar perekonomian,” pungkas Connie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
