Pengamat Politik Ray Rangkuti. Foto: Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
Pengamat Politik Ray Rangkuti. Foto: Medcom/Fachrie Audhia Hafiez

Pokok Pikiran GBHN Diminta Diperjelas

Nasional Amendemen UUD 45
Fachri Audhia Hafiez • 16 Februari 2020 15:20
Jakarta: Pengamat politik Ray Rangkuti menilai isi atau pokok-pokok pemikiran dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu diperjelas. Bicara GBHN tak melulu soal kesejahteraan masyarakat.
 
"Kalau kita membuat GBHN isinya apa? Dengan mengabadikan keadilan atau kesejahteraan, atau keduanya? Kalau dua-duanya butuh apa lagi, kan enggak ada di konstitusi," kata Ray dalam diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menghidupkan GBHN, Menghidupkan Orba?' di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.
 
Menurut Ray, semua aspek perlu dikaji guna terwujudnya tujuan GBHN. Harus jelas pula pokok pikiran yang membuat perlunya amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 demi menghidupkan lagi GBHN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mestinya begini kalau sudah ada keputusan di MPR akan melakukan amendemen yang disosialisasikan kepada masyarakat itu amendemen seperti apa yang diinginkan oleh MPR," ujar Ray.
 
Pokok Pikiran GBHN Diminta Diperjelas
Diskusi Cross Check byMedcom.idbertajuk 'Menghidupkan GBHN, Menghidupkan Orba?'. Foto: Medcom/Fachrie Audhia Hafiez
 
Pakar Hukum Tata Negara Juanda menilai perlu referendum atau pemungutan suara masyarakat terkait GBHN. Kendati, MPR selama ini mengklaim melibatkan masyarakat dalam wacana menghidupkan kembali GBHN.
 
"Kalau mau adil ya referendum. Misalnya pasal A, B, atau C yang akan diubah, jadi masyarakat mau pilih mana saat pemungutan suara," ucap Guru Besar Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.
 

 

(AGA)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif