Jakarta: Penyelenggaraan Haji 2022 memiliki tantangan besar karena biaya pelayanan masyair dinaikkan berlipat ganda pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII berpikir keras mencari kekurangan Rp1,4 triliun membiayai prosesi haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah itu.
Komisi VIII dan Kemenag pun menggelar rapat pada Senin, 30 Mei 2022, tengah malam, mencari akal membiayai pelayanan masyair yang selangit tersebut. Akhirnya, ditemukan skema pembayaran yang tidak memberatkan jemaah dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Ada dua sumber pembiayaan yang digunakan. Pertama, memanfaatkan efesiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai Rp739,8 miliar.
"Itu tersedia dan dimanfaatkan karena itu merupakan upaya dari Kemenag dalam melakukan efisiensi," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022.
Dia menyampaikan dana efesiensi tersebut sudah disetorkan ke kas haji di BPKH. Sehingga, bisa digunakan setiap saat diperlukan.
"Jadi, jumlah yang sudah ada Rp739 miliar. Jadi kalau kita pakai semua berarti tidak ada lagi hasil efesiensi," ungkap dia.
Baca: Penutupan Kekurangan Biaya Masyair Haji 2022 Tak Pakai APBN
Anggito berharap agar penyelenggaraan rukun Islam ke-5 kali ini bisa lebih efesien. Sehingga, dana cadangan tersebut bisa dikumpulkan kembali untuk memenuhi kekurangan pembiayaan haji selanjutnya.
"Dalam tahun ini tentunya diupayakan adanya efesiensi atau penghematan lah," sebut dia.
Sedangkan pemenuhan sisa kekurangan pembiayaan pelayanan masyair diambil dari nilai manfaat dana haji. Jumlahnya, sekitar Rp724 miliar.
"Jasi masih di bawah 50 persen," ujar dia.
Jakarta: Penyelenggaraan
Haji 2022 memiliki tantangan besar karena biaya pelayanan
masyair dinaikkan berlipat ganda pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII berpikir keras mencari kekurangan Rp1,4 triliun membiayai prosesi haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah itu.
Komisi VIII dan
Kemenag pun menggelar rapat pada Senin, 30 Mei 2022, tengah malam, mencari akal membiayai pelayanan masyair yang selangit tersebut. Akhirnya, ditemukan skema pembayaran yang tidak memberatkan jemaah dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Ada dua sumber pembiayaan yang digunakan. Pertama, memanfaatkan efesiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai Rp739,8 miliar.
"Itu tersedia dan dimanfaatkan karena itu merupakan upaya dari Kemenag dalam melakukan efisiensi," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022.
Dia menyampaikan dana efesiensi tersebut sudah disetorkan ke kas haji di BPKH. Sehingga, bisa digunakan setiap saat diperlukan.
"Jadi, jumlah yang sudah ada Rp739 miliar. Jadi kalau kita pakai semua berarti tidak ada lagi hasil efesiensi," ungkap dia.
Baca:
Penutupan Kekurangan Biaya Masyair Haji 2022 Tak Pakai APBN
Anggito berharap agar penyelenggaraan rukun Islam ke-5 kali ini bisa lebih efesien. Sehingga, dana cadangan tersebut bisa dikumpulkan kembali untuk memenuhi kekurangan pembiayaan haji selanjutnya.
"Dalam tahun ini tentunya diupayakan adanya efesiensi atau penghematan lah," sebut dia.
Sedangkan pemenuhan sisa kekurangan pembiayaan pelayanan masyair diambil dari nilai manfaat dana haji. Jumlahnya, sekitar Rp724 miliar.
"Jasi masih di bawah 50 persen," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
