Jakarta: DPR memberikan sejumlah pesan mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 kepada KPU lewat audiensi yang dilakukan pimpinan kedua lembaga itu pada Senin, 6 Juni 2022. Langkah ini dinilai sebagai upaya DPR dalam mengawasi uang rakyat yang akan digunakan dalam pemilu.
"DPR melalui Ibu Puan (Puan Maharani) selaku Ketua DPR dengan firm menyatakan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai waktunya. Pernyataan ini langkah yang patut diacungi jempol, karena memastikan tidak ada pengunduran atau penundaan pemilu," kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin, Selasa, 7 Juni 2022.
Alvin juga mengapresiasi pernyataan Puan yang meminta agar anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara efektif dan efisien. Menurut dia, pesan itu sesuai dengan fungsi DPR terkait pengawasan budgeting.
"DPR menunjukkan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas mengawasi uang rakyat. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 menghabiskan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu concern dan perhatian dari DPR terhadap KPU ini begitu penting," kata Alvin.
KPU sebelumnya mengajukan anggaran sebesar Rp86,26 triliun untuk Pemilu 2024. Namun, karena mendapat masukan agar anggaran pemilu dirasionalisasi supaya tidak terlalu besar, KPU akhirnya merevisi usulan anggaran senilai Rp76,6 triliun.
Baca: KPU Bertekad Menyelenggarakan Pemilu Tepat Waktu
DPR menyetujui anggaran Pemilu 2024 setelah KPU melakukan rasionalisasi anggaran. Alvin mengatakan DPR telah berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Pemilu 2024.
"Dana pemilu yang sudah disepakati ini menjadi salah satu bukti adanya iktikad baik DPR yang sudah terlibat dalam rasionalisasi anggaran dari Rp86 triliun ke Rp76 triliun, tapi di sisi lain juga mengakomodir kebutuhan KPU untuk kesukseskan penyelenggaraan pemilu," kata pengajar pada Prodi Distance Learning UMN itu.
Tak hanya itu, Alvin menyambut baik sikap Ketua DPR Puan Maharani yang mengingatkan penyelenggara pemilu menggencarkan sosialisasi pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Harapannya, kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya semakin meningkat pada pemilu mendatang.
"DPR menunjukkan bentuk kepedulian pada rakyat dengan menaruh perhatian pada sosialisasi pemilu serta simulasi pemilu," kata Alvin.
Dia menilai sosialisasi dan pelaksanaan simulasi pemilu cukup penting. Apalagi, kata Alvin, Pemilu 2024 akan banyak diikuti pemilih pemula yang datang dari kalangan muda.
"Sosialisasi sangat dibutuhkan karena pada Pemilu 2024, hampir 60 persen pemilih dari kalangan milenial dan Gen-z. Jadi penyuluhan ini sangat bermanfaat untuk mengedukasi para pemilih pemula," ucap dia.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan penyelenggaraan pemilu akan berlangsung sesuai jadwal. Dia juga mengingatkan mengenai efektivitas anggaran Pemilu 2024.
"Anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu yang akan dimulai sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022,” kata Puan saat bertemu dengan komisioner KPU di Gedung DPR, Jakarta.
Puan juga menekankan mengenai akurasi dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk dilakukan secara akuntabel. Pemerintah bersama penyelenggara pemilu disebut harus memastikan kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses data pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.
"KPU agar melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data kependudukan dan melaporkan jika ada kesalahan pendataan pemilih," tegas Puan.
Jakarta:
DPR memberikan sejumlah pesan mengenai pelaksanaan
Pemilu 2024 kepada
KPU lewat audiensi yang dilakukan pimpinan kedua lembaga itu pada Senin, 6 Juni 2022. Langkah ini dinilai sebagai upaya DPR dalam mengawasi uang rakyat yang akan digunakan dalam pemilu.
"DPR melalui Ibu Puan (Puan Maharani) selaku Ketua DPR dengan firm menyatakan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai waktunya. Pernyataan ini langkah yang patut diacungi jempol, karena memastikan tidak ada pengunduran atau penundaan pemilu," kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin, Selasa, 7 Juni 2022.
Alvin juga mengapresiasi pernyataan Puan yang meminta agar anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara efektif dan efisien. Menurut dia, pesan itu sesuai dengan fungsi DPR terkait pengawasan budgeting.
"DPR menunjukkan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas mengawasi uang rakyat. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 menghabiskan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu
concern dan perhatian dari DPR terhadap KPU ini begitu penting," kata Alvin.
KPU sebelumnya mengajukan anggaran sebesar Rp86,26 triliun untuk Pemilu 2024. Namun, karena mendapat masukan agar anggaran pemilu dirasionalisasi supaya tidak terlalu besar, KPU akhirnya merevisi usulan anggaran senilai Rp76,6 triliun.
Baca:
KPU Bertekad Menyelenggarakan Pemilu Tepat Waktu
DPR menyetujui anggaran Pemilu 2024 setelah KPU melakukan rasionalisasi anggaran. Alvin mengatakan DPR telah berkontribusi terhadap efisiensi anggaran Pemilu 2024.
"Dana pemilu yang sudah disepakati ini menjadi salah satu bukti adanya iktikad baik DPR yang sudah terlibat dalam rasionalisasi anggaran dari Rp86 triliun ke Rp76 triliun, tapi di sisi lain juga mengakomodir kebutuhan KPU untuk kesukseskan penyelenggaraan pemilu," kata pengajar pada Prodi Distance Learning UMN itu.
