Ilustrasi. Dok AFP
Ilustrasi. Dok AFP

Keputusan Mencabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Tepat

Antara • 20 Mei 2022 06:47
Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut kebijakan penghentian sementara (moratorium) ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Keputusan ini dinilai tepat.
 
"Menurut saya memang sudah saatnya karena saat ini sudah banyak pabrik pengolahan sawit atau PKS yang tutup karena sudah tidak mempunyai tangki penyimpanan produk CPO sehingga sawit rakyat membusuk di lapangan," kata Deddy dikutip dari Antara, Jumat, 20 Mei 2022.
 
Ia mengaku menolak moratorium itu sejak awal. Alasannya, kebijakan itu akan merugikan petani kecil. Pemerintah menerima banyak keluhan dari kelompok petani atas keputusan itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Deddy, moratorium ini memang tidak mungkin dilakukan terlalu lama karena yang akan terpukul paling keras adalah rakyat petani di bawah. Moratorium membuat PKS menghentikan pembelian tandan buah segera (TBS) yang diproduksi petani skala kecil. Kalau pun dibeli, harganya jatuh hingga lebih 50 persen.
 
"Padahal itu sumber penghasilan utama petani rakyat," kata Deddy.
 
Selain menyengsarakan rakyat, kata dia, moratorium membuat petani kesulitan untuk membeli pupuk dan pestisida yang harganya sudah melonjak tajam. Menurut Deddy, jika morartorium terlalu lama, bisa dipastikan produktivitas petani tahun depan akan melorot jauh dan bisa memicu kelangkaan lagi pada tahun berikutnya.
 
"Apalagi jika petani memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga seperti bank, kredit angkutan, dan lainnya. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik pencabutan moratorium ekspor sawit ini," ungkap dia.
 
Baca: Kebijakan Pemerintah Membuka Keran Ekspor Sawit Didukung
 
Ia berharap pemerintah menyiapkan strategi dan kebijakan jangka panjang untuk memastikan masalah kelangkaan dan harga yang terlalu tinggi tidak terulang di masa yang akan datang. Menurut dia, kuncinya ada di hulu.
 
"Yaitu pada penetapan harga TBS dan CPO khusus untuk minyak curah dan kemasan sederhana yang menjadi konsumsi rakyat kecil," ucap dia.
 
Pemerintah dinilai perlu memberlakukan kembali kebijakan domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi (HET) terpadu untuk menjamin tersedianya pasokan secara terus menerus. Masalah penting lain, kata dia, distribusi. 
 
Khusus untuk minyak goreng curah dan kemasan sederhana hasil DMO harus dalam penguasaan atau pengawasan ketat pemerintah. Jika dilepas ke pasar, maka akan kembali rentan terhadap manipulasi, spekulasi, dan penyeludupan. Pemerintah bisa menugaskan BUMN, BUMD, koperasi atau swasta yang terverifikasi untuk menyalurkan kepada pengusaha kecil, pasar tradisional, atau konsumen masyarakat bawah.
 
Deddy berharap pengaturan tata niaga dan distribusi CPO dan turunannya dikembalikan kepada Kementerian Perdagangan sesuai perintah Undang-Undang (UU) Perdagangan dan UU Pangan. Badan Ketahanan Pangan dapat ditugaskan untuk menjadi pengawas dari seluruh rantai pasok sawit dan turunannya, serta komoditas penting lainnya.
 
Dia meminta agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil. Para spekulan dinilai perlu juga dijerat pidana.
 
"Tidak saja kepada pengusaha sawit yang nakal, tetapi juga para spekulan, pelaku penyelundupan, dan pabrik yang memainkan sawit produksi rakyat," ujar Deddy.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif