Ilustrasi Satpol PP. Foto: MI/Ramdani.
Ilustrasi Satpol PP. Foto: MI/Ramdani.

Kemendagri Berupaya Tingkatkan Kapasitas Kepala Satpol PP

Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 19 Mei 2022 09:00
Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya meningkatkan kapasitas kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Upaya ini diwujudkan dengan menggelar pelatihan yang menggandeng Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia.
 
"Workhsop bertujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja kepala Satpol PP secara optimal dalam menegakkan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada)," kata Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Mei 2022.
 
Kepala Satpol PP dibekali hal-hal yang mendukung urusan wajib pelayanan dasar. Seperti memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemendagri juga menyosialisasikan program-program pengembangan kompetensi bagi anggota Satpol PP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja. Kemendagri ingin menggali informasi terkait kebutuhan program pengembangan kompetensi fungsional dan teknis bagi polisi pamong praja.
 
"Diharapkan kerja sama ini dapat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah (pemda) agar mampu lebih inovatif dalam menyusun rencana pembangunan," ungkap Sugeng.
 
Baca: Satpol PP Bantah Dorong Anak Saat Penertiban di Pasar Beringin
 
Menurut dia, kerja sama dengan KAS penting untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Gelaran tersebut menjadi momentum penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru.
 
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Dokumen tersebut berisi program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Dokumen disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
 
"Pilkada 2024 merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah," ungkap dia.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif