Gerindra: Pembentukan Koalisi Besar Hak Konstitusional Parpol

Jakarta: Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman menilai rencana membentuk koalisi besar merupakan hak partai politik (parpol). Koalisi tersebut bukan untuk menciptakan Indonesia yang tidak demokratis.  "Soal pembentukan koalisi adalaah hal konstitusional masing-masing partai. Aneh sekali kok ada pihak yang mau menghalangi terbentuknya koalisi," ujar Habiburokhman kepada Medcom.id, Minggu, 9 April 2023.  Dia membantah koalisi besar hanya melahirkan dua calon presiden (capres) yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Namun, apabila pesta demokrasi tersebut hanya diikuti dua capres, dia menekankan kondisi ini tidak akan meciptakan polarisasi.  "Polarisasi bisa dicegah kalau kita semua mengedukasi publik bahwa pemilu itu kontestasi ide dan gagasan," jelas dia. Habiburokhman mendorong parpol untuk melakukan penjajakan membentuk koalisi. Terlebih, apabila memiliki kesamaan visi misi dalam mengusung sosok capres.  "Kalau realitas politik partai-partai merasa punya kesamaan visi, lalu mau mencalonkan pasangan yang sama kenapa dihalang," ujar dia.   Koalisi besar dalam konteks politik Indonesia belakangan ini merujuk penggabungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KKIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB, sedangkan anggota KIB adalah Partai Golkar, PAN, serta PPP. Sebelumnya, wacana pembentukan koalisi besar partai politik jelang Pemilu 2024 dinilai pragmatis. Selain bertujuan memenangkan kontestasi pesta demokrasi, koalisi besar dinilai mencederai demokrasi dan memperkeruh polaritas di tengah masyarakat. "Kalau saya kok enggak tertarik. Untuk apa dibentuk koalisi besar? Karena nanti setelah presiden terpilih itu akan dibangun koalisi kedua," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam acara Polemik Trijaya bertajuk Teka-teki Koalisi, Sabtu, 8 April 2023. Dia menyayangkan jika ada aktor di balik pembentukan koalisi besar partai politik yang ujungnya mempertemukan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan mempertajam keterbelahan publik. Apalagi, dua edisi pemilihan presiden sebelumnya juga hanya diikuti dua calon. "Menurut saya kita kok enggak mau belajar dari peristiwa masa lalu. Itu yang menimbulkan politik identisas, keterbelahan publik, merusak tenun kebangsaan," jelas dia. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id