Jakarta: Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultant Pangi Syarwi Chaniago meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap dugaan mahar politik yang dibayarkan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Pangi menilai mahar politik pemicu korupsi.
"Bagaimana pun mahar politik adalah biang kerok atau pintu masuk tindakan koruptif lainnya," kata Pangi saat berbincang dengan Medcom.id, Senin, 13 Agustus 2018.
Ia menegaskan mahar politik tak bisa dibenarkan, apa pun alasannya. Apalagi, mahar politik diberikan untuk mendapatkan persetujuan dari partai politik demi kursi calon wakil presiden.
"Karena ini baru dugaan, maka Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang bisa mendalami dugaan politik mahar tersebut, terbukti atau tidak nantinya," jelas dia.
Lulusan Universitas Andalas ini menilai mahar politik mencederai demokrasi. Padahal, beberapa partai politik telah memulai budaya politik tanpa mahar, seperti Partai NasDem.
Jalan yang ditempuh Partai NasDem pun tak mulus. Kebijakan tanpa mahar itu berbuah cemooh di awal. Namun, ternyata kebijakan itu dapat membangun demokrasi yang lebih baik.
Baca: Bawaslu Perlu Cepat Respons Isu Politik Mahar
"Memperbaiki sistem pemilu yang transaksional bergerser pada demokrasi perjuangan," jelas Pangi.
Pangi sadarn sangat sulit membuktikan dugaan mahar politik. Praktik mahar politik, kata dia, begitu menjamur menjelang pemilihan umum. "Politik mahar itu ibarat kentut. Sulit dirasakan, namun ada," pungkas Pangi.
Jakarta: Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultant Pangi Syarwi Chaniago meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap dugaan mahar politik yang dibayarkan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Pangi menilai mahar politik pemicu korupsi.
"Bagaimana pun mahar politik adalah biang kerok atau pintu masuk tindakan koruptif lainnya," kata Pangi saat berbincang dengan
Medcom.id, Senin, 13 Agustus 2018.
Ia menegaskan mahar politik tak bisa dibenarkan, apa pun alasannya. Apalagi, mahar politik diberikan untuk mendapatkan persetujuan dari partai politik demi kursi calon wakil presiden.
"Karena ini baru dugaan, maka Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang bisa mendalami dugaan politik mahar tersebut, terbukti atau tidak nantinya," jelas dia.
Lulusan Universitas Andalas ini menilai mahar politik mencederai demokrasi. Padahal, beberapa partai politik telah memulai budaya politik tanpa mahar, seperti Partai NasDem.
Jalan yang ditempuh Partai NasDem pun tak mulus. Kebijakan tanpa mahar itu berbuah cemooh di awal. Namun, ternyata kebijakan itu dapat membangun demokrasi yang lebih baik.
Baca: Bawaslu Perlu Cepat Respons Isu Politik Mahar
"Memperbaiki sistem pemilu yang transaksional bergerser pada demokrasi perjuangan," jelas Pangi.
Pangi sadarn sangat sulit membuktikan dugaan mahar politik. Praktik mahar politik, kata dia, begitu menjamur menjelang pemilihan umum. "Politik mahar itu ibarat kentut. Sulit dirasakan, namun ada," pungkas Pangi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
