Demokrat Sindir Alasan Yusril Jadi Pengacara Moeldoko

Jakarta: Partai Demokrat menyindir keputusan Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Moeldoko dalam judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2020. Kepedulian terhadap demokrasi dianggap menutupi alasan utama di balik kerja sama Yusril-Moeldoko. "Mendapat keuntungan dari praktik politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan kepada Partai Demokrat," kata kader Demokrat Rachland Nashidik melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 September 2021. Baca: Moeldoko Gandeng Yusril Gugat AD/ART Demokrat ke MA Rachland menyebut Yusril mestinya bertindak sebagai akademisi jika memedulikan demokrasi. Kemudian, memeriksa semua AD/ART partai politik yang ada di Indonesia.  Rachland meyakini banyak AD/ART partai yang lebih ekstrem ketimbang Demokrat. Termasuk, AD/ART partai yang tergabung koalisi pemerintahan.  "Faktanya ada partai anggota koalisi pemerintah yang memiliki struktur Majelis Tinggi namun dengan kekuasaan yang bahkan jauh lebih besar, yakni berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus," ungkap dia. Yusril pun disarankan mengajukan legislative review terkait Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sehingga, kekhawatiran Yusril akan kekosongan hukum uji materi AD/ART bisa diatasi. "Mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik agar kekosongan hukum yang ia sebut bisa dibahas para legislator," ujar dia.