Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay (kanan) - MI/M Irfan.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay (kanan) - MI/M Irfan.

PAN Pasrah Tak Dapat Kursi Pimpinan MPR

Nasional kabinet jokowi
Whisnu Mardiansyah • 05 Juli 2019 17:30
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay enggan ngotot memburu jatah paket kursi pimpinan MPR. Ia sadar PAN dari kubu koalisi yang kalah pada Pilpres 2019.
 
"Ya itu risiko-risiko dari politik kan selalu ada, kalaupun enggak masuk di situ (pimpinan MPR) ya biasa. Kemarin waktu pemilihan yang lalu justru yang menang bukan yang berkuasa. Bukan partai yang menang pemilu," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Ia masih optimistis mekanisme pimpinan MPR dengan sistem paket memungkinkan koalisi yang kalah bisa mendapatkan jatah kursi pimpinan. Sekalipun pada akhirnya kursi pimpinan jatuh ke koalisi pemenang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ternyata kita enggak dapat, berarti itu konsekuensi dari berpolitik, itu kan dinamikanya ada, tunggu saja dinamika seperti apa, saya kira belum bisa kita putuskan dan simpulkan siapa yang harus duduk menjadi Ketua MPR itu," jelas Saleh.
 
(Baca juga:Muhaimin Melobi Ma`ruf Amin Demi Kursi Ketua MPR)
 
Mengenai pernyataan salah satu partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang ingin memborong seluruh jatah kursi pimpinan, kata Saleh, MPR bukan sekadar hitung-hitungan perolehan suara di pileg. Parpol perlu melihat ada unsur DPD di dalam.
 
"Untuk MPR ini, itu bukan hanya persoalan koalisi nonkoalisi, di sana itu ada DPD. Ada 134 suara DPD yang juga diperhitungkan di sana, karena pemilihan pasti melibatkan DPD," jelas Saleh.
 
Anggota Komisi IX DPR itu meminta koalisi tak menyerobot semua alat kelengkapan dewan (AKD). Ada sistem proporsional yang dibagi rata ke semua partai di parlemen bukan sekadar koalisi pemenang.
 
"Jadi enggak bisa diambil semua oleh pemenang. Tetap saja yang punya kursi di DPR ini, kalau secara proporsional ada hak untuk dapat bagian pimpinan, ketua komisi atau wakil ketua komisi misalnya, ketua AKD atau wakil ketua AKD yang lain, tetap diberikan," pungkas dia.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif