Kalah di WTO, Muhaimin: Indonesia Perlu Bikin Aliansi Berbasis Komoditas

Jakarta: Indonesia didorong membuat aliansi negara berbasis komoditas. Hal itu perlu dilakukan agar Indonesia bisa terbebas dari intervensi mengelola sumber daya alam mereka. Usulan itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB( Muhaimin Iskandar menyikapi kekalahan Indonesia dalam gugatan ekspor komoditi nikel di World Trade Organization (WTO). Kekalahan tersebut memaksa Indonesia mengekspor bahan mentah ke luar negeri. "Pemaksaan ekspor ini malah akan menguntungkan negara-negara lain, khususnya Barat," kata Muhaimin melalui keterangan tertulis, Senin, 5 Desember 2022. Wakil Ketua DPR itu menyampaikan pembatasan ekspor bahan baku mentah merupakan kebijakan nasional. Sehingga, Indonesia mampu meningkatkan nilai jual hasil alam.  "Mendorong kepentingan hilirisasi industri dalam negeri," ungkap dia. Dia mencontohkan Indonesia bisa mencontoh pembentukan aliansi negara pengekspor minyak dunia atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Pembentukan aliansi bisa disesuaikan berdasarkan hasil alam yang dijual. Seperti batu bara, Indonesia bisa membangun persekutuan dengan Afrika Selatan, Rusia, dan Australia sebagai sesama produsen. Untuk nikel, Indonesia bisa membangun aliansi dengan Caledonia dan Filipina.  "Untuk gas bisa dengan Qatar, UEA, Kazakhstan, Rusia agar stabilitas harga dan pasokan terjamin. Juga lebih mandiri menentukan kuantitas ekspor," sebut dia. Dia menegaskan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Tanah Air merupakan produsen nikel dan sawit terbesar dunia. Indonesia juga memiliki predikat penghasil timah nomor dua dunia, produsen keempat terbesar di dunia untuk batu bara, dan pemilik cadangan gas terbesar di Asia Pasifik. Dia menegaskan aliansi tersebut harus dilakukan. Jika tidak, Indonesia akan dipaksa negara barat mengekspor hasil alamnya. "Indonesia akan menjadi sasaran pemaksaan dan blackmail dari negara-negara barat. Lha wong barangnya punya kita, kok mereka yang maksa-maksa?" ujar dia.