Ilustrasi Garuda Pancasila. Antara/Irfan Anshori
Ilustrasi Garuda Pancasila. Antara/Irfan Anshori

RUU PIP Dinilai Tidak Selesaikan Polemik

Nasional RUU Haluan Ideologi Pancasila
Medcom • 29 Juni 2020 22:39
Jakarta: Perubahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Indonesia (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi, jika substansinya tidak ada yang berubah.
 
"Usulan perubahan RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila tidak akan menyelesaikan masalah jika substansinya tidak berubah sama sekali, apalagi persepsi publik yang terbentuk cenderung negatif terhadap RUU apapun yang berjudul Pancasila," kata anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin kepada awak media, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
 
Menurut Yanuar, dalam situasi ini semua pihak sebaiknya berdiam diri. Penundaan pembahasan bahkan penting agar semua pihak memiliki kesempatan untuk berpikir lebih jernih, komprehensif dan kontekstual.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yanuar meminta semua duduk bersama dan memulai dari awal. Terpenting, menyamakan cara pandang agar tidak salah paham yang berlebihan soal pengaturan Pancasila tersebut.
 
"Apa sebenarnya yang harus diatur soal Pancasila ini dalam bentuk undang-undang?" kata Yanuar.
 
Dia menilai yang diperlukan saat ini adalah implementasi Pancasila, bukan penafsiran ideologis filosofis tentang Pancasila. Yanuar berharap perdebatan ideologis, filosofis, politis yang salah kaprah dihentikan.
 
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahkan meminta legislator sama-sama mencari cara yang efektif menyosialisasikan Pancasila. Menurutnya sosialisasi Pancasila yang dilakukan oleh MPR dan BPIP jelas masih kurang dan belum menyentuh partisipasi semua kalangan.
 
Baca: RUU HIP Berpotensi Berubah Menjadi RUU PIP
 
Negara harus membuka peluang, mendorong dan memfasilitasi agar sosialisasi ini tidak menjadi monopoli lembaga tertentu. Semua pihak harus memiliki akses yang terbuka untuk terlibat dalam sosialisasi dan pemasyarakatan Pancasila ini.
 
Ketua DPP PKB ini meyakini bahwa ketika semua pihak memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam sosialisasi maka Pancasila akan lebih mudah membumi. Nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah menyebar dan menjalar melalui berbagai cara atau teknik yang lebih kreatif, variatif, terpola, berkesinambungan dan berjenjang.
 
Organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan, kewanitaan, lembaga pendidikan formal dan nonformal, organisasi profesi, pers, partai politik bahkan sekelas karang taruna di tingkat desa/kelurahan bisa berperan sangat aktif untuk terlibat penuh dalam kerja sosialisasi Pancasila tersebut.
 
"Ini adalah pekerjaan besar bersama, bukan proyek yang dimonopoli segelintir orang atau lembaga tertentu saja," kata Yanuar.
 
Yanuar menyebut cara ini sangat efektif menggairahkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pancasila. Pada sisi lain, langkah ini akan mengurangi kecurigaan, resistensi dan kekhawatiran bahwa Pancasila akan direduksi maknanya oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Keterbukaan akan menjauhkan Pancasila dari tafsir sepihak dan menutup kesempatan pihak penguasa menyalahgunakan Pancasila.
 
"Saat ini, pemerintah dan DPR semestinya bertanggung jawab penuh untuk menempuh dan mendorong agar masyarakat dan semua pihak lebih antusias, happy dan partisipatif dalam sosialisasi Pancasila," ujar dia.
 
Dalam konteks itulah diperlukan institusi, lembaga atau badan tertentu yang lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator untuk membangun network sosialisasi Pancasila secara nasional maupun lokal, bahkan internasional. Lembaga ini harus bersifat nasional, mandiri dan bebas dari campur tangan sepihak penguasa atau partai politik tertentu saja.
 
"Kita sudah punya lembaga khusus yang mandiri untuk menangani korupsi, hak asasi manusia, pemilu, anak-anak, perempuan, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa hingga saat ini tidak punya lembaga khusus yang mengkoordinasikan dan menggerakan kekuatan nasional untuk sosialisasi Pancasila sekaligus standardisasi metodologinya?" katanya.
 
Baca: Penundaan Pembahasan RUU HIP Momentum Koreksi
 
Dia menilai BPIP yang ada saat ini tidak tergolong lembaga semacam itu karena dibentuk oleh Presiden. Sosialiasai 4 Pilar yang dilakukan oleh para anggota MPR selama ini juga tidak mencerminkan gerakan nasional sosialisasi Pancasila.
 
Lembaga baru ini seharusnya bisa diawasi dan dikontrol oleh publik dan mendapat jaminan fasilitasi oleh negara. Karena itu lembaga ini dibentuk oleh Presiden dan DPR, beranggotakan individu-idividu yang mewakili keragaman aspirasi, golongan dan kelompok di masyarakat.
 
Individu ini berasal dari kalangan akademisi, organisasi keagamaan, organisasi profesi, kewanitaan dan sebagainya. Direkrut secara terbuka, bukan tertutup. Sehingga semua orang mempunyai kesempatan sama untuk mengaksesnya.
 
Dalam konteks itulah, kata dia, undang-undang diperlukan, bukan untuk menafsirkan Pancasila secara sepihak tapi untuk kerja besar bersama sosialisasi dan pemasyarakatan Pancasila. Politisi PKB ini yakin dengan konsep itu masyarakat dapat memahami dan menerimanya.
 
DPR wajib membuka diri untuk menampung, menyerap dan memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat seluas mungkin. "Jangan gegabah untuk jalan sendiri membahas Pancasila," kata dia.
 
Dia juga mengingatkan agar pemberian nama pada institusi atau lembaga ini hati-hati. Ini penting agar terhindar dari atribusi yang bersifat ideologis politis.
 
"Badan Sosialisasi Pancasila (BSP) lebih netral namanya dibanding menggunakan istilah pembinaan ideologi," kata Yanuar.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif