Presiden Joko Widodo. ANT/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo. ANT/Hafidz Mubarak A

Kementerian dan Lembaga Berpredikat WDP Diperintahkan Bebenah

Nasional BPK kementerian lembaga
Nur Azizah • 21 Juli 2020 00:23
Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih mendapatkan status wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berbenah. Mereka harus mampu membuat inovasi lain.
 
"Untuk kementerian yang masih WDP dan tidak menyatakan pendapat (TMP) agar secepatnya melakukan perbaikan, terobosan dan melakukan perubahan signifikan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2020.
 
Jokowi bakal memantau terus perkembangan kementerian dan lembaga yang belum mendapatkan hasil memuaskan. Ia mau perbaikan bener-bener dilakukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya akan monitor terus. Perbaikan harus konkret dan nyata, sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujarnya.
 
Baca: Pemerintah Raih Predikat WTP dari BPK
 
Di samping itu, Jokowi bersyukur pemerintah pusat kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK selama empat tahun berturut-turut. Ia meminta predikat ini dijadikan parameter bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
 
"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga menjadi hasil BPK ini sebagai parameter perbaikan dan reform dan parameter pengelolaan anggaran negara," kata Jokowi.
 
Jokowi pun berterima kasih atas predikat WTP yang diberikan BPK. Predikat ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 laporan keuangan kementerian dan lembaga, serta satu laporan keuangan bendahara umum negara pada 2019.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif