Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan data terkait covid-19 (korona) diintegrasikan. Seluruh data dari pemerintah daerah, kementerian, hingga gugus tugas, harus sama.
"Sehingga informasi itu semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 13 April 2020.
Data terkait jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), pasien positif, hingga meninggal. Data juga menyangkut jumlah warga yang telah melaksanakan tes cepat atau rapid test dan tes polymerase chain reaction (PCR).
"Semuanya harus ada dan terbuka hasilnya sehingga semua orang bisa akses data ini dengan baik," tegas dia.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengakui data yang dimiliki pemerintah pusat tak sama dengan pemerintah daerah. Alasannya, data yang dikirim ke pemerintah pusat sering kali terlambat.
(Baca: Pemerintah Hanya Beberkan Data Pasien Korona Terkonfirmasi)
"Enggak masalah belum sinkron, karena belum semua dilaporkan jadi enggak sama. Jadi ya wajar saja dalam keadaan darurat seperti ini," kata Agus kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa, 7 April 2020.
Kemungkinan lainnya, pemerintah daerah belum melaporkan seluruh data ke pusat. Bisa juga, lanjut Agus, pemerintah pusat belum sempat memproses data yang masuk.
Namun, ia membantah data yang dimiliki BNPB berbeda dengan Kementerian Kesehatan. Agus menegaskan data yang dimilikinya sama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, maupun juru bicara untuk penanganan covid-19.
"Sama lah, yang tidak sinkron itu data gugus tugas/kemenkes dengan data daerah," ujar dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo memerintahkan data terkait covid-19 (korona) diintegrasikan. Seluruh data dari pemerintah daerah, kementerian, hingga gugus tugas, harus sama.
"Sehingga informasi itu semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa di-
update dan lebih terpadu," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 13 April 2020.
Data terkait jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), pasien positif, hingga meninggal. Data juga menyangkut jumlah warga yang telah melaksanakan tes cepat atau
rapid test dan tes
polymerase chain reaction (PCR).
"Semuanya harus ada dan terbuka hasilnya sehingga semua orang bisa akses data ini dengan baik," tegas dia.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengakui data yang dimiliki pemerintah pusat tak sama dengan pemerintah daerah. Alasannya, data yang dikirim ke pemerintah pusat sering kali terlambat.
(Baca:
Pemerintah Hanya Beberkan Data Pasien Korona Terkonfirmasi)
"Enggak masalah belum sinkron, karena belum semua dilaporkan jadi enggak sama. Jadi ya wajar saja dalam keadaan darurat seperti ini," kata Agus kepada
Medcom.id, Jakarta, Selasa, 7 April 2020.
Kemungkinan lainnya, pemerintah daerah belum melaporkan seluruh data ke pusat. Bisa juga, lanjut Agus, pemerintah pusat belum sempat memproses data yang masuk.
Namun, ia membantah data yang dimiliki BNPB berbeda dengan Kementerian Kesehatan. Agus menegaskan data yang dimilikinya sama dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, maupun juru bicara untuk penanganan covid-19.
"Sama lah, yang tidak sinkron itu data gugus tugas/kemenkes dengan data daerah," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
