Penolak UU Ciptaker Disarankan Mengadu ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta: Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Masyarakat yang menolak disarankan menempuh jalur hukum, yakni judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Ini kan sudah disahkan, maka harus dikawal lewat proses Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkannya," kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Oktober 2020. Menurutnya, saat ini MK memiliki kewenangan terhadap perundangan yang bertentangan dengan konstitusi. Semua pihak diharapkan mengembalikan keadaban konstitusi untuk menguji materi di MK. "Yah jalur konstitusi hendaknya ditempuh bila ada sengketa terhadap produk perundangan," ujar Romo. Baca: Jokowi Persilakan Penolak UU Cipta Kerja Ajukan Judicial Review Para penolak UU Ciptaker melakukan unjuk rasa dari Selasa, 6 Oktober hingga Kamis, 8 Oktober 2020. Demo yang digelar di sejumlah daerah itu berujung ricuh dan perusakan terhadap fasilitas umum dan sosial. Romo mengecam aksi anarkistis itu. Penyampaian pendapat di muka umum, kata dia, harus menaati nilai martabat manusia dan berpegangan pada kemanusiaan. "Diharapkan narkistis tidak dijadikan model dalam melegalkan demokrasi. Perusakan dan vandalisme jelas bertentangan prinsip demokrasi yang bermartabat," kata dia.