Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dok. Kemenko Polhukam
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dok. Kemenko Polhukam

Populer Nasional: Urgensi RUU Perampasan Aset Hingga Proses Hukum Eks Pejabat DKI

Nasional partai politik pelecehan seksual Pemprov DKI PAN ruu dpr aset negara Berita Terpopuler Nasional Partai Ummat
Achmad Zulfikar Fazli • 30 April 2021 06:29
Jakarta: Sejumlah isu menjadi yang terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id pada Kamis, 29 April 2021. Salah satunya soal urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.
 
RUU itu dinilai bisa mempercepat proses penyitaan aset hasil kejahatan. "Kemarin diskusi saya dengan Pak Dian (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK Dian Ediana Rae), kalau ada UU itu perampasan aset itu lebih mudah diselesaikan," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam diskusi PPATK Forum 'RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Pantaskah Masuk Prioritas', Kamis, 29 April 2021.
 
Dia menyampaikan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana memiliki mekanisme yang jelas. Sehingga, upaya meminimalkan kerugian negara terhadap kejahatan bisa maksimal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena ada mekanisme dan instrumen hukum yang disediakan UU itu (RUU Perampasan Aset Tindak Pidana) nanti untuk menyelesaikan ini dengan cepat," ungkap dia.
 
Baca: Penyitaan Aset Hasil Kejahatan Lebih Mudah dengan RUU Perampasan Aset
 
Isu lainnya yang populer di Kanal Nasional Medcom.id, yakni seputar deklarasi Partai Ummat. Kehadiran partai bentukan Amien Rais itu disambut baik oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
 
"Ahlan was sahlan (selamat datang) kepada Partai Ummat," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulis.
 
Juru bicara (jubir) PAN itu berharap keberadaan Partai Ummat berkontribusi terhadap negara. Salah satunya, Partai Ummat diharap menjaga kualitas pelembagaan demokrasi di Indonesia.
 
PAN, kata dia, tidak terganggu atas berdirinya Partai Ummat. Ideologi politik PAN dan Partai Ummat dianggap berbeda.
 
Yoga menyebutkan PAN berideologi nasionalis religius. Sementara itu, Partai Ummat berideologi Islam.
 
"Perbedaan ideologi politik partai akan menyebabkan keperbedaan basis sosial di masyarakat. Basis konstituen tentu berbeda," ungkap dia.
 
Sementara itu, kasus pelecehan seksual yang dilakukan mantan Kepala Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Blessmiyanda juga masih banyak dicari pembaca setia Kanal Nasional Medcom.id. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan Blessmiyanda bersalah dalam kasus ini.
 
Namun, putusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta belum tentu membuat Blessmiyanda dibui. Proses hukum pidana terhadap Blessmiyanda akan tergantung kepada korban.
 
"Sepenuhnya kami serahkan kepada korban. Korban yang menjalani proses ini di Pemerintah Provinsi dan apabila ditindaklanjuti ke pidana, tentu yang paling tahu baik buruknya (korban)," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu di Balai Kota DKI, Jakarta.
 
Edwin mengatakan sejauh ini baru ada satu korban yang mengadukan masalah ini. Korban disebut dalam kondisi baik.
 
"Masih butuh rehabilitasi psikologis untuk korban dan pemulihannya. Saya pikir terkait pemberitaan, kita juga berusaha mencegah untuk tidak membuka profil korban karena bisa membuat tekanan bagi korban," ungkap dia.
 
Baca: LPSK: Proses Pidana Eks Pejabat DKI Blessmiyanda Tergantung Korban
 
Sedangkan, Pemprov DKI sudah menjatuhi sanksi keras kepada Blessmiyanda. Dia tidak bisa lagi menjabat di lingkungan Pemprov DKI maupun lembaga lainnya.
 
Informasi seputar penyitaan aset hasil kejahatan hingga pelecehan seksual yang dilakukan Blessmiyanda akan terus diperbarui. Klik di sini untuk mengetahui perkembangannya.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif