Pimpinan DPR tak Perlu Rehabilitasi Nama Novanto

medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai Golkar meminta pimpinan DPR merehabilitasi nama Setya Novanto. Permintaan ini menyusul diterimanya gugatan Novanto di Mahkamah Konstitusi terkait frasa pemufakatan jahat. Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul tak sepakat soal itu. Menurut dia, Novanto telah terbukti melanggar etik saat menjadi Ketua DPR. "Enggak perlu (direhabilitasi). Dia melanggar etik kok. Masa pimpinan (DPR) kongko-kongko," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016). Menurut dia, Golkar seharusnya dapat membedakan proses hukum di MK dan etik di Mahkamah Kehormatan Dewan. Politikus Demokrat ini mengaku telah menebak gugatan Novanto bakal diterima. Sebab, rekaman percakapan antara Novanto, taipan minyak Muhammad Riza Chalid dan Presdir PT Freeport ketika itu, Maroef Sjamsoeddin, tak bisa menjadi alat bukti di MK. "Hanya otentik dan awareness yang bisa menjadi bukti. Kalau itu (rekaman) tidak bisa karena UU kok ini," ucap dia. Ruhut mengatakan, seharusnya permintaan ini tak perlu dilakukan. Sebab, Novanto harusnya bersyukur tidak terjerat hukum dalam kasus ini, melainkan hanya terkena pelanggaran etik. "Ya sudah bersyukur saja, enggak usah apa-apa (minta rehabilitasi)," kata dia. Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar membuat surat yang meminta pimpinan DPR merehabilitasi nama Novanto. Permintaan tersebut tertuang dalam surat yang beredar lengkap dengan kop surat berlambang pohon beringin bernomor SJ.00. /FPG/DPR-RI/IX/2016. "Jadi supaya ini tegas, paling tidak kita ingin agar ini lebih kondusif lagi dan pemulihan nama baik," kata Anggota Fraksi Golkar Hetifah Sjaifuddin saat dihubungi, Kamis (15/9/2016). Anggota Komisi II ini juga mengklaim, 91 anggota Fraksi Golkar setuju adanya pemulihan nama baik Ketua Umum Partai Golkar itu. Sebab hal itu akan memengaruhi kinerja Fraksi Golkar di DPR. "Ini menyangkut efektivitas kerja dan opini publik," ujarnya.