Bali: Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dia menginstruksikan seluruh gubernur melakukan reformasi birokrasi.
“Saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah,” ujar Ma'ruf saat membuka Rakernas APPSI 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, dikutip Selasa, 10 Mei 2022.
Baca: Wapres Instruksikan Pemda Memperbanyak Program Pemberdayan Ekonomi
Wapres juga mengingatkan para gubernur untuk mempercepat penyelenggaraan mal pelayanan publik di daerah masing-masing. Terutama untuk mempermudah masyarakat mengurus perizinan dan administrasi kependudukan.
“Mal Pelayanan Publik di kabupaten dan kota di masing-masing provinsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89/2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia,” jelas dia.
Menurut Ma'ruf, dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dibutuhkan kemampuan dari para pemegang jabatan. Untuk itu diperlukan pejabat yang kompeten, jujur, dan bebas korupsi.
“Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi,” tutur dia
Bali: Wakil Presiden
Ma’ruf Amin mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dia menginstruksikan seluruh gubernur melakukan
reformasi birokrasi.
“Saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah,” ujar Ma'ruf saat membuka Rakernas APPSI 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, dikutip Selasa, 10 Mei 2022.
Baca:
Wapres Instruksikan Pemda Memperbanyak Program Pemberdayan Ekonomi
Wapres juga mengingatkan para gubernur untuk mempercepat penyelenggaraan mal pelayanan publik di daerah masing-masing. Terutama untuk mempermudah masyarakat mengurus perizinan dan administrasi kependudukan.
“Mal Pelayanan Publik di kabupaten dan kota di masing-masing provinsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89/2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia,” jelas dia.
Menurut Ma'ruf, dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dibutuhkan kemampuan dari para pemegang jabatan. Untuk itu diperlukan pejabat yang kompeten, jujur, dan bebas korupsi.
“Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi,” tutur dia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
