Jakarta: Partai Demokrat memuji sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap wacana perubahan jabatan presiden tiga periode. Kepala Negara tegas menolak wacana tersebut.
"Saya berikan penghargaan (atas sikap Jokowi)," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan dalam diskusi virtual, Sabtu, 20 Maret 2021.
Anggota Komisi I DPR itu menilai ketegasan Jokowi terlihat dalam berbagai kesempatan. Bahkan, RI 1 menilai ketentuan yang ada saat ini tak perlu diubah.
"Ini menurut saya salah satu Konsisten yang disampaikan Pak Jokowi," ungkap dia.
Baca: Jokowi Dipastikan Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode
Dia menyampaikan sikap Jokowi tersebut sejalan dengan Demokrat. Partai lambang bintang mercy itu menolak menambah kesempatan seseorang bisa menjabat sebagai presiden.
Selain itu, Wakil Ketua MPR itu menyebut pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak berancana mengotak-atik masa jabatan presiden. Pembahasan amandemen masih sebatas mengaktifkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Kita sedang memutuskan melakukan pendalaman (GBHN) dengan masyarakat, akademisi, pakar-pakar dan berbagai kelompok lainnya," ujar Syarief.
Jakarta: Partai Demokrat memuji sikap Presiden
Joko Widodo (Jokowi) terhadap wacana perubahan jabatan presiden tiga periode. Kepala Negara tegas menolak wacana tersebut.
"Saya berikan penghargaan (atas sikap Jokowi)," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan dalam diskusi virtual, Sabtu, 20 Maret 2021.
Anggota Komisi I DPR itu menilai ketegasan Jokowi terlihat dalam berbagai kesempatan. Bahkan, RI 1 menilai ketentuan yang ada saat ini tak perlu diubah.
"Ini menurut saya salah satu Konsisten yang disampaikan Pak Jokowi," ungkap dia.
Baca:
Jokowi Dipastikan Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode
Dia menyampaikan sikap Jokowi tersebut sejalan dengan Demokrat. Partai lambang bintang mercy itu menolak menambah kesempatan seseorang bisa menjabat sebagai presiden.
Selain itu, Wakil Ketua MPR itu menyebut pembahasan
amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak berancana mengotak-atik masa jabatan presiden. Pembahasan amandemen masih sebatas mengaktifkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Kita sedang memutuskan melakukan pendalaman (GBHN) dengan masyarakat, akademisi, pakar-pakar dan berbagai kelompok lainnya," ujar Syarief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)