Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan menolak wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Kepala Negara tidak ingin menabrak konstitusi yang telah menjadi kesepakatan bangsa.
"Saya yakinkan ke publik bahwa Pak Jokowi benar-benar konsisten dan komitmen terhadap konstitusi negara," kata tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan dalam diskusi virtual, Sabtu, 20 Maret 2021.
Dia menyampaikan komitmen tersebut sudah disampaikan oleh RI 1 dalam berbagai kesempatan. Bahkan, dia mengecam pihak yang memunculkan wacana perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Ini seperti menampar saya, mencari muka, menjerumuskan saya," ungkap Ade mengutip pernyataan Jokowi.
Baca: Istana Tegaskan Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode
Selain itu, Jokowi menyampaikan jika wacana tersebut merupakan aspirasi masyarakat maka hal itu diserahkan ke MPR. Sebab, lembaga tertinggi negara tersebut yang memiliki kewenangan menindaklanjuti keinginan tersebut lewat amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Jadi konteksnya harus dibedakan apakah ini konteks keinginan Pak Jokowi atau keinginan rakyat secara masif," ujar dia.
Sementara itu, politikus Gerindra Arief Poyuono menyakini sikap Jokowi bakal berubah. Apalagi, ketentuan pembatasan jabatan presiden dalam UUD 1945 sudah diubah.
"Kan dia (Jokowi) seorang presiden yang patuh pada konstitusi," kata Arief dalam diskusi virtual, Sabtu, 20 Maret 2021.
Jakarta: Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dipastikan menolak wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Kepala Negara tidak ingin menabrak konstitusi yang telah menjadi kesepakatan bangsa.
"Saya yakinkan ke publik bahwa Pak Jokowi benar-benar konsisten dan komitmen terhadap konstitusi negara," kata tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan dalam diskusi virtual, Sabtu, 20 Maret 2021.
Dia menyampaikan komitmen tersebut sudah disampaikan oleh RI 1 dalam berbagai kesempatan. Bahkan, dia mengecam pihak yang memunculkan wacana perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Ini seperti menampar saya, mencari muka, menjerumuskan saya," ungkap Ade mengutip pernyataan Jokowi.
Baca:
Istana Tegaskan Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode
Selain itu, Jokowi menyampaikan jika
wacana tersebut merupakan aspirasi masyarakat maka hal itu diserahkan ke MPR. Sebab, lembaga tertinggi negara tersebut yang memiliki kewenangan menindaklanjuti keinginan tersebut lewat amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Jadi konteksnya harus dibedakan apakah ini konteks keinginan Pak Jokowi atau keinginan rakyat secara masif," ujar dia.
Sementara itu, politikus Gerindra Arief Poyuono menyakini sikap Jokowi bakal berubah. Apalagi, ketentuan pembatasan jabatan presiden dalam UUD 1945 sudah diubah.
"Kan dia (Jokowi) seorang presiden yang patuh pada konstitusi," kata Arief dalam diskusi virtual, Sabtu, 20 Maret 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
