Jakarta: Pemerintah diminta membuat kebijakan yang tegas dalam penanganan covid-19. Sebab, penyebaran virus yang pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok, itu tengah meningkat usai Hari Raya Idulfitri 2021.
"Tentunya kita minta pemerintah membuat kebijakan dalam sanksi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menyebut penerapan sanksi harus disesuaikan. Terutama, pada daerah yang mengalami peningkatan kasus tajam.
Anggota Komisi III itu juga menyebut aparat keamanan sudah merespons peningkatan penyebaran covid-19 di sejumlah daerah. Hal itu terlihat dari kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke sejumlah provinsi yang mengalami peningkatan kasus penyebaran covid-19.
"(Kapolri) sudah memberikan arahan kepada kepolisian setempat untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah lonjakan covid-19 semakin tinggi," ujar dia.
Penyebaran covid-19 meningkat di sejumlah provinsi. Salah satunya DKI Jakarta.
Kasus aktif di Jakarta mencapai 11.500 pada 6 Juni 2021. Sedangkan pada 13 Juni 2021, kasus aktif di Ibu Kota menjadi 17.400. Ada peningkatan kasus aktif hingga 50 persen dalam sepekan.
Positivity rate di Jakarta mencapai 17 persen per 13 Juni 2021. Angka itu meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di angka 9 persen.
Baca: Covid-19 Meroket, Pemerintah Diminta Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka
Hal serupa dialami Jawa Tengah. Terdapat 11 daerah zona merah di Jawa tengah. Di antaranya Kabupaten Kudus, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Sragen.
Kondisi di sana semakin genting karena Dinas Kesehatan Jawa Tengah menemukan varian baru covid-19, yakni B.1.1617. Pengambilan sampel pada kasus positif covid-19 terus dilakukan untuk mengetahui bahaya dari varian baru ini.
Jakarta: Pemerintah diminta membuat kebijakan yang tegas dalam penanganan
covid-19. Sebab, penyebaran virus yang pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok, itu tengah meningkat usai Hari Raya Idulfitri 2021.
"Tentunya kita minta pemerintah membuat kebijakan dalam sanksi," kata Wakil Ketua
DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menyebut penerapan sanksi harus disesuaikan. Terutama, pada daerah yang mengalami peningkatan kasus tajam.
Anggota Komisi III itu juga menyebut aparat keamanan sudah merespons peningkatan penyebaran covid-19 di sejumlah daerah. Hal itu terlihat dari kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke sejumlah provinsi yang mengalami peningkatan kasus penyebaran covid-19.
"(Kapolri) sudah memberikan arahan kepada kepolisian setempat untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah lonjakan covid-19 semakin tinggi," ujar dia.
Penyebaran covid-19 meningkat di sejumlah provinsi. Salah satunya DKI Jakarta.
Kasus aktif di Jakarta mencapai 11.500 pada 6 Juni 2021. Sedangkan pada 13 Juni 2021, kasus aktif di Ibu Kota menjadi 17.400. Ada peningkatan kasus aktif hingga 50 persen dalam sepekan.
Positivity rate di Jakarta mencapai 17 persen per 13 Juni 2021. Angka itu meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di angka 9 persen.
Baca: Covid-19 Meroket, Pemerintah Diminta Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka
Hal serupa dialami Jawa Tengah. Terdapat 11 daerah zona merah di Jawa tengah. Di antaranya Kabupaten Kudus, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Sragen.
Kondisi di sana semakin genting karena Dinas Kesehatan Jawa Tengah menemukan varian baru covid-19, yakni B.1.1617. Pengambilan sampel pada kasus positif covid-19 terus dilakukan untuk mengetahui bahaya dari varian baru ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
