Jakarta: Anggota Komisi I Sukamta meminta pemerintah serius melindungi situs dan data-data strategis. Hal ini menyusul dugaan data kementerian dan lembaga dibobol hacker Tiongkok.
"Bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita," kata Sukamta melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 September 2021.
Sukamta mendorong pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh. Dia menilai serangan hacker tak hanya di bidang politik, tetapi juga ekonomi, kesehatan, dan sosial.
"Harus dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia," ucap Sukamta.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan maraknya serangan hacker berasal dari Tiongkok harus disorot. Pasalnya, Indonesia kerap bekerja sama dengan Tiongkok, tetapi serangan hacker cukup masif.
"Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestige dan ekonomis bagi nama kelompok hacker? Atau peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," ujar Sukamta.
Upaya peretasan ditemukan peneliti Insikt Group pada April 2021. Saat itu, mereka tengah mendeteksi server pengendali dan control malware PlugX yang dioperasikan Mustang Panda.
Dalam temuannya, server tersebut ternyata berkomunikasi dengan beberapa host dalam jaringan pemerintah Indonesia. Mereka mengeklaim telah memberi tahu temuan itu kepada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021, namun tak mendapat respons.
Peneliti Insikt juga belum mengetahui secara jelas mengenai metode ataupun target dari peretasan tersebut. Namun, peretasan dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.
Baca: Akademisi: RUU PDP Bisa Memperkuat Keamanan Digital di Indonesia
Jakarta: Anggota
Komisi I Sukamta meminta pemerintah serius melindungi situs dan data-data strategis. Hal ini menyusul dugaan data kementerian dan lembaga
dibobol hacker Tiongkok.
"Bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita," kata Sukamta melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 September 2021.
Sukamta mendorong pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh. Dia menilai serangan hacker tak hanya di bidang politik, tetapi juga ekonomi, kesehatan, dan sosial.
"Harus dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia," ucap Sukamta.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan maraknya serangan hacker berasal dari Tiongkok harus disorot. Pasalnya, Indonesia kerap bekerja sama dengan Tiongkok, tetapi serangan hacker cukup masif.
"Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestige dan ekonomis bagi nama kelompok hacker? Atau peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," ujar Sukamta.
Upaya peretasan ditemukan peneliti Insikt Group pada April 2021. Saat itu, mereka tengah mendeteksi server pengendali dan control malware PlugX yang dioperasikan Mustang Panda.
Dalam temuannya, server tersebut ternyata berkomunikasi dengan beberapa host dalam jaringan pemerintah Indonesia. Mereka mengeklaim telah memberi tahu temuan itu kepada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021, namun tak mendapat respons.
Peneliti Insikt juga belum mengetahui secara jelas mengenai metode ataupun target dari peretasan tersebut. Namun, peretasan dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.
Baca:
Akademisi: RUU PDP Bisa Memperkuat Keamanan Digital di Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
