Jakarta: Pemerintah diminta tak tergesa-gesa menghapus indikator kematian sebagai salah satu evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Penghapusan angka kematian dikhawatirkan membuat kebijakan penanganan covid-19 yang diambil pemerintah menjadi tidak tepat.
"Jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah justru menjadi blunder bagi keamanan dan keselamatan warga dan masyarakat," kata anggota Komisi IX Netty Prasetiyani saat dihubungi, Rabu, 11 Agustsu 2021.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai wacana yang dilontarkan penanggung jawab PPKM, Luhut Binsar Panjaitan, terinspirasi negara lain. Sejumlah negara menyampaikan ingin berdamai dengan virus korona.
Menurut dia, hal itu tak bisa dilakukan di Indonesia. Beberapa negara berhasil mengendalikan pandemi karena berbagai faktor.
"Pemerintah melupakan bahwa mereka berhasil menangani pandemi di negaranya dengan pendekatan, kebijakan, dan karakteristik masyarakat yang berbeda," ungkap dia.
Selain itu, sejumlah negara yang berdamai dengan covid-19 memiliki infrastruktur penunjang yang memadai. Salah satunya fasilitas kesehatan yang mendukung penanganan saat terjadi peningkatan penyebaran covid-19.
"Serta, capaian vaksinasi yang tinggi," sebut dia.
Baca: Kasus Mingguan Covid-19 Turun 35%
Netty menyampaikan negara-negara tersebut juga sudah menarik kembali pernyataan berdamai dengan covid-19. Hal itu akibat adanya varian baru covid-19.
"Dengan varian virus yang baru, negara-negara itu pun harus me-refresh kembali kebijakan mereka," ujar dia.
Jakarta: Pemerintah diminta tak tergesa-gesa menghapus indikator kematian sebagai salah satu evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM). Penghapusan angka kematian dikhawatirkan membuat kebijakan penanganan
covid-19 yang diambil pemerintah menjadi tidak tepat.
"Jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah justru menjadi blunder bagi keamanan dan keselamatan warga dan masyarakat," kata anggota
Komisi IX Netty Prasetiyani saat dihubungi, Rabu, 11 Agustsu 2021.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai wacana yang dilontarkan penanggung jawab PPKM, Luhut Binsar Panjaitan, terinspirasi negara lain. Sejumlah negara menyampaikan ingin berdamai dengan virus korona.
Menurut dia, hal itu tak bisa dilakukan di Indonesia. Beberapa negara berhasil mengendalikan pandemi karena berbagai faktor.
"Pemerintah melupakan bahwa mereka berhasil menangani pandemi di negaranya dengan pendekatan, kebijakan, dan karakteristik masyarakat yang berbeda," ungkap dia.
Selain itu, sejumlah negara yang berdamai dengan covid-19 memiliki infrastruktur penunjang yang memadai. Salah satunya fasilitas kesehatan yang mendukung penanganan saat terjadi peningkatan penyebaran covid-19.
"Serta, capaian vaksinasi yang tinggi," sebut dia.
Baca: Kasus Mingguan Covid-19 Turun 35%
Netty menyampaikan negara-negara tersebut juga sudah menarik kembali pernyataan berdamai dengan covid-19. Hal itu akibat adanya varian baru covid-19.
"Dengan varian virus yang baru, negara-negara itu pun harus me-refresh kembali kebijakan mereka," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
