Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Terbentur Waktu

Nasional Undang-Undang badan cyber nasional kejahatan cyber ruu dpr DPR RI perlindungan data pribadi Pencurian data
Anggi Tondi Martaon • 10 Juni 2021 14:06
Jakarta: Komisi I DPR mengakui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) berhenti sementara. Sebab, waktu pembahasan sudah melewati ketentuan ditetapkan.
 
"Sekarang kita belum boleh rapat resmi karena statusnya itu kemarin kan masa sidangnya sudah melewati dua (masa sidang)," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.
 
Ketua DPP Partai Golkar itu menyebut Komisi I telah mengajukan penambahan waktu ke pimpinan DPR. Sebab, kewenangan penambahan waktu pembahasan ada di tangan pimpinan DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita menunggu dari pimpinan DPR. Kalau pimpinan DPR sudah bilang oke, baru kita lanjutkan pembahasan RUU PDP," ujar dia.
 
Baca: BSSN Godok Mitigasi Kebocoran 279 Juta Data Penduduk
 
Pengesahan RUU PDP sangat dibutuhkan. Sebab, beleid tersebut dibutuhkan untuk melindungi data penduduk. Apalagi, 279 juta data penduduk Indonesia sempat diduga bocor dan tengah diselidiki.
 
Pembahasan RUU PDP jalan di tempat akibat Komisi I dan pemerintah tak menemukan kata sepakat untuk beberapa bagian. Salah satunya, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi.
 
Komisi I ingin ada lembaga pengawas khusus di luar kementerian/lembaga karena pemerintah merupakan pengguna data pribadi masyarakat. Sementara itu, pemerintah bersikeras pengawasan cukup dilakukan kementerian/lembaga yang ada. Yakni, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif