Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ikut turun tangan mengatasi kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia. BSSN tengah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Tim BSSN bersama tim BPJS sedang bekerja untuk proses penanganan insiden ini," kata juru bicara BSSN Anton Setiawan kepada Medcom.id, Senin, 24 Mei 2021.
Menurut dia, BSSN berperan dalam mencegah beragam masalah dari kasus tersebut. Kebocoran data penduduk dari BPJS Kesehatan rentan disalahgunakan.
Baca: Legislator Minta Transparansi Pengusutan Kebocoran Data
"Yang utama adalah memitigasi dari risiko yang mungkin timbul dan perkuatan dari sistem," ujar Anton.
Sebanyak 279 juta data pribadi penduduk Indonesia yang memuat informasi lengkap diperdagangkan via online. Informasi yang bocor itu identik dengan data BPJS Kesehatan.
Struktur data itu terdiri dari nomor kartu (noka), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran. Sejumlah tautan yang memungkinkan pengunduhan data tersebut sudah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ikut turun tangan mengatasi kebocoran 279 juta
data penduduk Indonesia. BSSN tengah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (
BPJS) Kesehatan.
"Tim BSSN bersama tim BPJS sedang bekerja untuk proses penanganan insiden ini," kata juru bicara BSSN Anton Setiawan kepada Medcom.id, Senin, 24 Mei 2021.
Menurut dia, BSSN berperan dalam mencegah beragam masalah dari kasus tersebut. Kebocoran data penduduk dari BPJS Kesehatan rentan disalahgunakan.
Baca:
Legislator Minta Transparansi Pengusutan Kebocoran Data
"Yang utama adalah memitigasi dari risiko yang mungkin timbul dan perkuatan dari sistem," ujar Anton.
Sebanyak 279 juta data pribadi penduduk Indonesia yang memuat informasi lengkap diperdagangkan via
online. Informasi yang bocor itu identik dengan data BPJS Kesehatan.
Struktur data itu terdiri dari nomor kartu (noka), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran. Sejumlah tautan yang memungkinkan pengunduhan data tersebut sudah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
