Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad M. Ali/Istimewa
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad M. Ali/Istimewa

Terpopuler Nasional

NasDem Buka Peluang Caleg dari Masyarakat hingga Pengumuman Kuota Haji

Nasional caleg Partai NasDem ibadah haji Kementerian BUMN Erick Thohir Berita Terpopuler Nasional Ade Armando
M Sholahadhin Azhar • 17 April 2022 06:06
Jakarta: Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad M. Ali mengatakan partainya membuka peluang bagi seluruh tokoh masyarakat menjadi bakal calon legislatif (caleg) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Khususnya, dari daerah Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). 
 
"Mulai hari ini, NasDem lewat program NasDem Memanggil, mengundang dan membuka diri kepada semua tokoh-tokoh masyarakat yang mau berkiprah lewat politik untuk menjadi caleg tahun 2024 mendatang," kata Ahmad M. Ali di Palu, dikutip dari Antara, Sabtu, 16 April 2022.
 
Baca: NasDem Buka Peluang Tokoh Masyarakat Menjadi Bakal Caleg
 
Ali mengatakan NasDem terbuka dan siap mengakomodasi setiap tokoh masyarakat. Terlebih, tokoh perempuan maupun pemuda yang ingin berkiprah melalui politik di Pemilu 2024.
 
Pemberitaan terkait peluang NasDem melirik masyarakat sebagai caleg menjadi pilihan sobat Medcom.id pada Sabtu, 16 April 2022. Selain itu, sejumlah berita di Kanal Nasional Medcom.id juga menyedot perhatian, seperti penyelidikan kasus pengeroyokan Ade Armando.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Miftah Fadhli menilai mekanisme penyelidikan dalam kasus pengeroyokan Ade Armando melanggar etika profesi. Pasalnya, polisi menyebarkan identitas terduga pelaku, padahal masih tahap penyelidikan dan status hukumnya belum jelas.
 
"Penyebarluasan data pribadi terduga pelaku tindak pidana, padahal masih dalam proses penyelidikan, dan bahkan belum masuk dalam penuntutan, berpotensi melanggar hak-hak individu, dalam hal ini hak atas privasi," ujar Miftah kepada Medcom.id, Sabtu, 16 April 2022. 
 
Baca: Mekanisme Penyelidikan Kasus Pengeroyokan Ade Armando Dinilai Melanggar Etik
 
Miftah menjelaskan langkah kepolisian tersebut dikenal dengan doxing. Istilah ini merupakan tindakan menyebarkan data pribadi tanpa izin, mulai dari foto, nama, alamat, dan nomor telepon. Meski tindakan tersebut tidak masuk ke ranah pidana, namun bisa masuk ke ranah etika profesi kepolisian.
 
Berita menarik lainnya terkait penerbitan surat edaran (SE) di Kementerian BUMN. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan menerbitkan SE-3/MBU/04/2022 tentang kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja atau respectful workplace policy (WRP) pada Kamis, 14 April 2022. 
 
"Kementerian BUMN berkomitmen menyediakan Iingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, pelecehan, perundungan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya serta menjunjung tinggi martabat dan harga diri, untuk menjaga produktivitasnya selama bekerja," ujar Erick di Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif