La Nyalla Minta Publik Tak Terpengaruh Big Data Luhut

Jakarta: Ketua DPD La Nyalla Mattalitti meminta publik tak terpengaruh big data yang disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Big data terkait usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disebut tak akurat. "Jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini," kata La Nyalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 April 2022. Eks Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu menyayangkan Luhut yang telah menyampaikan kabar tak akurat. Seharusnya, seorang pejabat publik menyampaikan sebuah informasi berdasarkan fakta dan data.  Baca: La Nyalla Kritik Big Data Luhut Terkait Penundaan Pemilu 2024 Ketentuan pelarangan pejabat publik menyampaikan informasi bohong tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Di poin 1 F disebutkan, hal itu meliputi informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum," ungkap La Nyalla. La Nyalla tak mendesak agar Luhut dihukum atas perbuatannya tersebut. Termasuk, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Luhut sebagai pembantunya. "Perkara dia mau di-reshuffle, itu bukan urusan saya," ujar dia.  Sebelumnya, klaim Luhut terkait 110 juta data pengguna media sosial terkait penundaan Pemilu 2024 dibantah Evello. Founder Evello, Dudy Rudianto, menyampaikan jumlah pengguna media sosial membahas penundaan Pemilu 2024 hanya 693.289 akun. "Jadi jumlah 110 juta (akun pengguna medsos) juga berlebihan ya, 1 juta juga enggak sampai," kata Dudy. Dia menyampaikan pihaknya langsung melakukan pemantauan saat Luhut mengklaim memiliki big data 110 juta pengguna medsos. Pemantauan bahkan dilakukan dalam hingga waktu satu tahun ke belakang.  Dari hasil analisis yang dilakukan, dia mengakui terdapat percakapan besar membicarakan pemilu. Kemudian, mulai melakukan penjajakan dan penghitungan terhadap akun yang menyinggung penundaan pesta demokrasi.  "Jadi dengan kata lain ditarik ke belekang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paking besar seperti itu (693.289 akun)," ujar Dudy.