Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Perludem: Keterwakilan Perempuan di Politik Jaga Ketahanan Demokrasi

Nasional politik demokrasi Perempuan Demokrasi Indonesia
Antara • 21 April 2022 21:11
Jakarta: Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menekankan pentingnya menjaga keterwakilan perempuan dalam demokrasi. Ini jadi salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh suatu negara demokrasi untuk menjaga ketahanan demokrasi.
 
"Menjaga keterwakilan perempuan di politik adalah bagian dari menjaga ketahanan demokrasi karena demokrasi tanpa keterwakilan perempuan adalah demokrasi yang defisit dan tidak bermakna," ujar Titi, dikutip dari Antara, Kamis, 21 April 2022.
 
Titi menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk menjaga keterwakilan perempuan di bidang politik. Pertama, ia mendorong munculnya komitmen dari para pimpinan partai politik untuk mewujudkan penempatan perempuan pada nomor urut satu di paling sedikit 30 persen daerah pemilihan (dapil).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di tengah tidak berubahnya Undang-Undang Pemilu atau pun Undang-Undang Pilkada, dorongan advokasi kami berpindah pada pimpinan partai politik untuk menempatkan perempuan pada nomor urut jadi, yaitu nomor urut satu, setidaknya pada paling sedikit 30 persen dapil," beber Titi.
 
Baca: 7 Tuntutan Demo Mahasiswa 21 April
 
Titi menyampaikan dari sisi konfigurasi calon legislatif (caleg) terpilih dari DPR, mayoritas caleg terpilih adalah mereka yang berada pada nomor urut kecil. Terutama, nomor urut satu.
 
"Jadi, di Indonesia, meskipun sistem pemilunya adalah proporsional terbuka, penempatan nomor urut itu masih berdampak besar bagi keterpilihan caleg," ucap dia.
 
Selanjutnya, ia merekomendasikan kepada perempuan partai untuk menyusun basis data anggota, basis data berbasis suara, dan peta dapil. Ini guna mendukung pencalonan perempuan secara lebih terencana, terukur, sistematis, dan strategis.
 
Ketiga, Titi memberikan rekomendasi kepada perempuan calon untuk memanfaatkan keterbukaan data pemilu, seperti data terbuka dari KPU dan berbagai publikasi melalui sistem teknologi informasi milik KPU ataupun Bawaslu, guna menyusun strategi dan prioritas kerja-kerja pemenangan.
 
"Lalu, reformasi sistem politik dan kepartaian pun harus terus didorong agar adil dan ramah gender," ucap Titi.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif