Ilustrasi: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga
Ilustrasi: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga

141 Eselon Struktural Kemenpan-RB Dipangkas

Nasional Perampingan Pejabat Eselon
Kautsar Widya Prabowo • 04 Desember 2019 11:27
Jakarta: Sebanyak 141 pejabat struktural Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dialihtugaskan menjadi fungsional. Posisi-posisi ini masuk radar perampingan jabatan eselon III dan IV.
 
"Sesuai keberlanjutan arahan Presiden Joko Widodo, kita sudah memulai mengalihkan 52 pejabat administrator (eselon III) ke pejabat fungsional madya dan 89 pejabat pengawas atau eselon IV ke fungsional ahli muda," kata Deputi Kelembagaan Kementerian PANRB Rini Widyantini kepada Medcom.id di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Namun, ia memastikan tidak semua jabatan struktural dapat dialihtugaskan ke fungsional. Jabatan-jabatan tertentu juga tetap memiliki fungsi otoritas. Pengalihan jabatan struktural dipastikan tidak bertujuan memangkas pegawai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rini menuturkan kebijakan ini diambil semata-mata untuk mempercepat pelayanan masyarakat. Alur birokrasi juga dapat mempermudah proses perizinan dan investasi.
 
"Pelayanan yang cepat tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," tutur dia.
 
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memastikan pejabat eselon III dan IV aparatur sipil negara (ASN) bakal dirampingkan. Kementerian PANRB yang bakal memulainya.
 
"Kalau kita mau meminta kementerian dan lembaga lain memangkas eselon, harus dimulai dari Kementerian PANRB sebagai contoh," kata Tjahjo, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo usai dilantik sebagai periode 2019-2024, Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.
 
Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
 
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif