"Amien Rais dan PAN tentu tidak perlu menganggap serius terhadap surat tersebut. Sebab, ada banyak keanehan dan keganjilan dari surat tersebut yang perlu dipertanyakan," kata Saleh dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu 26 Desember 2018.
Keanehan pertama, ia mempertanyakan peran kelima orang pendiri melayangkan surat tersebut. Di tengah kelima orang itu sudah lama tak aktif di kepartaian. Saleh menduga mereka tak paham isu dan arah perjuangan politik PAN.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Kedua, menurut dia, fakta menunjukkan Amien Rais masih konsisten dalam memperjuangkan reformasi dan berupaya membawa perbaikan bagi bangsa Indonesia. Hal itu bertolak belakang dengan tudingan kelima pendiri itu.
"Kalaupun ada perbedaan dengan pemerintah yang berkuasa, itu harus dimaknai sebagai bagian dari semangat untuk memperbaiki kehidupan sosial politik yang dinilainya belum berpihak sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Baca juga: Sekjen: Pendesak Amien Mundur Tak Aktif di PAN
Ketiga, permintaan mereka agar Amien Rais mundur dari kehidupan organisasi sosial dan politik telah mencederai demokrasi. Padahal sebagai warga negara, Amien Rais dijamin hak-haknya berserikat dan berkumpul.
"Malah justru sebagai ketua dewan kehormatan, para pengurus DPP PAN yang sering meminta pendapat dan nasehat beliau," katanya.
Menurut Saleh, selama ini aktivitas dan manuver politik Amien Rais tidak terkait dengan kiprah dan garis politik PAN secara langsung. Justru ia heran, surat itu ditandatangani oleh salah seorang yang sudah mengundurkan diri dari PAN.
"Sebagai orang yang sudah mengundurkan diri, tentu sangat tidak tepat jika ikut campur lagi urusan PAN," ujarnya.
Ia menilai surat itu sarat dengan kepentingan politik jangka pendek. Ada tujuan tertentu ingin membuyarkan konsentrasi PAN dalam menghadapi pemilu, khususnya Pemilu Presiden
(Pilpres) 2019. Apalagi, PAN khususnya Amien Rais, kontributif dan produktif dalam mendukungPrabowo-Sandi.
"Wajar saja jika ada segelintir orang yang tidak suka karena kepentingan politiknya secara personal maupun komunal terganggu," pungkasnya.
(HUS)
