Dana Kelurahan Dibebankan ke Anggaran Transfer Daerah
Anggota Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid (tengah) dalam diskusi Empat Pilar di Press Room DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid memastikan tak ada penambahan anggaran terkait usulan dana kelurahan. Dana kelurahan diambil dari belanja transfer daerah dan dana desa.

"Itu bukan memasukan. Jadi gini, itu di dalam postur anggaran itu ada yang disebut dengan belanja transfer daerah dan dana desa. Nah, memang sesuai dengan visi Nawacita, anggaran transfer ke daerah melalui dana desa itu tiap tahun naik, terakhir ini ada Rp70 triliun," kata Jazilul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 22 Oktober 2018. 

Dana kelurahan itu dialokasikan Rp3 triliun yang diambil dari dana desa. Usulan ini muncul lantaran masih banyak problem dan permasalahan di kota-kota. 


"Banyaknya usulan dari para wali kota bahwa di kelurahan juga ada problem yang harus didanai," ujar dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana pemerintah yang akan segera mengeluarkan program dana kelurahan pada 2019. Kebijakan itu diterbitkan menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

Baca: Dana Kelurahan Harus Ada Payung Hukum

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, 'Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota.' Ya sudah tahun depan dapat," kata Presiden Jokowi, Jumat, 19 Oktober 2018.

Kementerian Keuangan menganggarkan Rp3 trilun untuk dana kelurahan di RAPBN 2019. Dana berasal dari pengalihan pos anggaran dana desa yang tadinya dianggarkan Rp73 triliun ke dana alokasi umum (DAU).




(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id