Jakarta: Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sudah tepat. Sudah sepantasnya matra TNI AL menjabat panglima TNI.
"Apalagi selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat Panglima TNI belum ada satu pun yang berasal dari matra TNI AL," ujar Hakeng melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 November 2022.
Hakeng menilai dengan dipilihnya Yudo Margono, TNI diharapkan mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Sekaligus, dapat ikut mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi.
"Jadi penunjukan Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tapi lebih ke arah sebuah keharusan. Di samping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya," ungkap Hakeng.
Menurut dia, situasi yang patut dikaji saat ini adalah terjadinya peralihan perhatian dan aktivitas dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik, menuju kawasan Indopasifik. Peralihan perhatian dan aktivitas tersebut mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis kapal-kapal dari seluruh dunia.
"Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Karena itu penambahan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya adalah hal yang urgen untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat," jelas pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) itu.
Persoalan lain yang juga muncul, kata dia, soal pelanggaran kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengambil ikan. Indonesia memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah. Makanya, kedaulatan pangan laut menjadi tujuan yang harus selalu disuarakan pemerintah dalam upaya menjaga keamanan pangan untuk masyarakat.
"Peran aktif TNI khususnya TNI AL dalam ikut menjaga kedaulatan pangan laut tentunya masih sangat dibutuhkan, sampai nantinya peran tersebut bisa diambil alih oleh Indonesia coast guard," ucap Hakeng.
Jakarta: Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai
calon panglima TNI sudah tepat. Sudah sepantasnya matra TNI AL menjabat panglima TNI.
"Apalagi selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat Panglima TNI belum ada satu pun yang berasal dari matra TNI AL," ujar Hakeng melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 November 2022.
Hakeng menilai dengan dipilihnya Yudo Margono, TNI diharapkan mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Sekaligus, dapat ikut mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi.
"Jadi penunjukan Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tapi lebih ke arah sebuah keharusan. Di samping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya," ungkap Hakeng.
Menurut dia, situasi yang patut dikaji saat ini adalah terjadinya peralihan perhatian dan aktivitas dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik, menuju kawasan Indopasifik. Peralihan perhatian dan aktivitas tersebut mengakibatkan wilayah
maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis kapal-kapal dari seluruh dunia.
"Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Karena itu penambahan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya adalah hal yang urgen untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat," jelas pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) itu.
Persoalan lain yang juga muncul, kata dia, soal pelanggaran kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengambil ikan. Indonesia memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah. Makanya, kedaulatan pangan laut menjadi tujuan yang harus selalu disuarakan pemerintah dalam upaya menjaga keamanan pangan untuk masyarakat.
"Peran aktif TNI khususnya TNI AL dalam ikut menjaga kedaulatan pangan laut tentunya masih sangat dibutuhkan, sampai nantinya peran tersebut bisa diambil alih oleh Indonesia
coast guard," ucap Hakeng.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
