Legislator Ingin Penambahan Kuota BBM Dibarengi Peningkatan Akurasi

Jakarta: Pemerintah menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar sejak awal bulan ini. Anggota Komisi VI Andre Rosiade menyebut hal itu perlu dibarengi peningkatan akurasi. "Mau berapa pun kuota ditambah, subsidi ditambah, pasti akan bengkak (anggaran subsidi) juga, selama pemerintah belum membuat keputusan tegas siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh menikmati BBM subsidi," kata Andre dalam keterangan video yang dikutip pada Kamis, 6 Oktober 2022. Menurut dia, penambahan kuota pertalite dari 23,05 juta kiloliter (KL) menjadi 29,91 juta KL dan solar dari 15,1 juta KL menjadi 17,83 juta KL memerlukan aturan rinci. Utamanya terkait siapa saja yang boleh membeli produk itu. Dia mengatakan DPR sudah mendorong pemerintah segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dalam revisi tersebut diatur jenis kendaraan apa saja yang tidak boleh mengonsumsi BBM subsidi. "Kalau sudah ada aturannya, petugas SPBU itu bisa melarang kalau ada truk pengangkut CPO atau batu bara yang mau isi solar subsidi," kata Andre. Termasuk, kata dia, larangan jika ada mobil mewah yang mau membeli pertalite. Andre mengatakan aturan itu mendesak. "Kalau sekarang belum aturannya mereka larang-larang, bisa ditarik itu kerahnya petugas SPBU atau ditampar sama pemilik kendaraan," tutur Andre. Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat mau mendaftar MyPertamina. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk kebijakan pembatasan pembelian BBM berdasarkan jenis kendaraan. Ia menyebut, kendaraan yang belum daftar MyPertamina juga tetap didata oleh SPBU, yakni dengan mencatat nomor kendaraan. "Kami bukan berarti tidak mengidentifikasi, kami mencatat nomor polisi kendaraan tapi memang tidak sedetail kalau registrasi MyPertamina," ucap Mars Eka.