Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemakaian 2 juta kendaraan listrik pada 2025. Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menyebut perlu dukungan kebijakan untuk mempercepat target itu.
"Misalnya pengurangan pajak, bebas ganjil genap, jadi mendorong dengan kebijakan," ujar Diaz dalam diskusi B20 bertajuk Ready to eMove di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.
Dia mengatakan hal itu merupakan usulan yang paling masuk akal untuk mendorong migrasi warga dari kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik. Diaz menilai konversi jenis kendaraan itu tak bisa hanya dengan imbauan.
"Kalau kesadaran pakai motor listrik ya susah, harus dengan insentif melalui kebijakan. Enggak bisa hanya bilang peduli soal lingkungan," kata dia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan migrasi ini merupakan game changer. Langkah tersebut berpengaruh besar terhadap segala aspek, termasuk subsidi untuk bahan bakar.
Ketua MPR Bambang Soesatyo sepakat dengan hal itu. Namun, dia ingin ada produksi dalam negeri melalui integrasi bersama.
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini memaparkan masih banyak komponen kendaraan listrik yang diimpor dari luar negeri. "Belum ada langkah terintegrasi, harus ada pengaturan yang jelas, siapa yang ditugaskan membuat baterai, charger juga," kata dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mendorong pemakaian 2 juta
kendaraan listrik pada 2025. Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menyebut perlu dukungan kebijakan untuk mempercepat target itu.
"Misalnya
pengurangan pajak, bebas ganjil genap, jadi mendorong dengan kebijakan," ujar Diaz dalam diskusi B20 bertajuk Ready to eMove di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.
Dia mengatakan hal itu merupakan usulan yang paling masuk akal untuk mendorong migrasi warga dari kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik. Diaz menilai konversi jenis kendaraan itu tak bisa hanya dengan imbauan.
"Kalau kesadaran pakai motor listrik ya susah, harus dengan insentif melalui kebijakan. Enggak bisa hanya bilang peduli soal lingkungan," kata dia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan migrasi ini merupakan
game changer. Langkah tersebut berpengaruh besar terhadap segala aspek, termasuk subsidi untuk bahan bakar.
Ketua MPR Bambang Soesatyo sepakat dengan hal itu. Namun, dia ingin ada produksi dalam negeri melalui integrasi bersama.
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini memaparkan masih banyak komponen kendaraan listrik yang diimpor dari luar negeri. "Belum ada langkah terintegrasi, harus ada pengaturan yang jelas, siapa yang ditugaskan membuat baterai, charger juga," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
