Jakarta: Sebanyak delapan partai politik (parpol) di parlemen sepakat menolak sistem proposional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sikap itu juga disebut sebagai bentuk mengontrol Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sikap kedelapan partai politik itu juga penting untuk mengontrol kerja-kerja KPU ke depan," kata Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, kepada Medcom.id, Selasa, 10 Januari 2023.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari sempat menyinggung terkait sistem Pemilu 2024 kemungkinan akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup dan terus menuai kritik. Gaung Hasyim juga banyak disorot lantaran melampaui kewenangannya.
"Jelas sekali Ketua KPU RI bertindak offside dengan mengatakan pemilu 2024 berpeluang memakai sistem proporsional tertutup. Mengapa tiba-tiba mengemukakan hal itu? Padahal undang-undang pemilu berlaku saat ini menegaskan sistem proporsional terbuka," ujar Bawono.
Bawono juga mencermati sikap delapan parpol tersebut dan minus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketidakikutsertaan partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu karena mendukung proporsional tertutup.
"Sikap ini merupakan pukulan telak terhadap PDI Perjuangan karena partai banteng ini menjadi satu-satu partai pendukung dari pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup di pemilu mendatang," ucap Bawono.
Sebanyak tujuh pimpinan parpol di parlemen menggelar pertemuan pada Minggu, 8 Januari 2023. Mereka sepakat menolak sistem proposional tertutup pada Pemilu 2024.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mewakili pimpinan partai lainnya. Total delapan partai politik di parlemen menolak sistem proposional tertutup. Hanya PDI Perjuangan yang mendukung wacana sistem proporsional tertutup.
"Pertama, kami menolak proporsional tertutup," kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu, 8 Januari 2023.
Jakarta: Sebanyak delapan
partai politik (parpol) di parlemen sepakat menolak sistem proposional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sikap itu juga disebut sebagai bentuk mengontrol Komisi Pemilihan Umum (
KPU).
"Sikap kedelapan partai politik itu juga penting untuk mengontrol kerja-kerja KPU ke depan," kata Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, kepada
Medcom.id, Selasa, 10 Januari 2023.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari sempat menyinggung terkait sistem
Pemilu 2024 kemungkinan akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup dan terus menuai kritik. Gaung Hasyim juga banyak disorot lantaran melampaui kewenangannya.
"Jelas sekali Ketua KPU RI bertindak
offside dengan mengatakan pemilu 2024 berpeluang memakai sistem proporsional tertutup. Mengapa tiba-tiba mengemukakan hal itu? Padahal undang-undang pemilu berlaku saat ini menegaskan
sistem proporsional terbuka," ujar Bawono.
Bawono juga mencermati sikap delapan parpol tersebut dan minus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketidakikutsertaan partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu karena mendukung proporsional tertutup.
"Sikap ini merupakan pukulan telak terhadap PDI Perjuangan karena partai banteng ini menjadi satu-satu partai pendukung dari pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup di pemilu mendatang," ucap Bawono.
Sebanyak tujuh pimpinan parpol di parlemen menggelar pertemuan pada Minggu, 8 Januari 2023. Mereka sepakat menolak sistem proposional tertutup pada Pemilu 2024.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mewakili pimpinan partai lainnya. Total delapan partai politik di parlemen menolak sistem proposional tertutup. Hanya PDI Perjuangan yang mendukung wacana sistem proporsional tertutup.
"Pertama, kami menolak proporsional tertutup," kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu, 8 Januari 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
