Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Terimbas Kerumunan Rizieq,’ Minggu, 22 November 2020. Dok. Medcom.id
Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Terimbas Kerumunan Rizieq,’ Minggu, 22 November 2020. Dok. Medcom.id

Ombudsman Nilai Pemerintah Mengentengkan Pencegahan Kerumunan Rizieq

Nasional Virus Korona ombudsman protokol kesehatan Muhammad Rizieq Shihab
Theofilus Ifan Sucipto • 22 November 2020 13:54
Jakarta: Ombudsman menilai pemerintah mengentengkan dan lalai mengantisipasi kerumunan simpatisan Muhammad Rizieq Shihab. Kelalaian itu dinilai menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah.
 
“Problemnya di awal menganggap enteng dan lalai, kaget, akhirnya mengambil tindakan salah berulang-ulang,” kata anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Terimbas Kerumunan Rizieq,’ Minggu, 22 November 2020.
 
Alamsyah menyampaikan ketidakpercayaan publik pada penyelenggara negara dan antarkelompok masyarakat sedang tinggi. Sehingga, pelayanan pemerintah tidak berjalan dengan maksimal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Alamsyah mengatakan pemerintah seharusnya mengidentifikasi kerumunan massa penjemput Rizieq di Bandara Soekarno Hatta, Banten, sejak dini. Informasi itu perlu ditindaklanjuti bersama pemimpin daerah untuk membahas strategi pencegahan kerumunan massa.
 
“Harusnya diantisipasi, tapi lihat berapa banyak pelayanan publik yang terganggu di bandara?” ujar dia.
 
Baca: Pemerintah Selisik Kerumunan Massa Rizieq di Bandara Soetta
 
Menurut dia, kelalaian pemerintah berdampak pada hal lain, seperti penafsiran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung pernikahan anak Rizieq dengan memberi masker. Padahal, pemberian itu terpaksa dan langkah terakhir karena panitia mengabaikan imbauan pemerintah.
 
“(Penafsiran) ini karena menganggap remeh dan tidak melakukan mitigasi dengan baik,” terang Alamsyah.
 
Dia menilai pemerintah harus menyadari adanya ketidakpercayaan publik tersebut. Sehingga bisa membuat kebijakan yang tepat dan tidak lalai di kemudian hari.
 
“Tidak mungkin kawan-kawan penyelenggara negara tidak tahu bagaimana treatment dengan persuasif,” tutur dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif