Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Foto: MI/Susanto.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Foto: MI/Susanto.

Mahfud MD: Penting Tidaknya GBHN Tergantung Perspektif

Nasional Amendemen UUD 45
MetroTV • 13 Agustus 2019 05:18
Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pentingnya penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tergantung dari perspektif politik. Artinya, ada tarik ulur kepentingan terkait hal ini.
 
"Karena begini kalau soal perubahan UUD itu setiap UUD di sahkan, itu tak lama sesudahnya selalu diusulkan untuk diubah," kata Mahfud di program Primetime Metro TV, Senin malam, 12 Agustus 2019.
 
Baca Juga:PAN Siap Muluskan Rencana PDIP Menghidupkan GBHN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut kebutuhan atas hal ini, sangat bergantung pada kepentingan politik. Ada yang menganggap itu penting, ada yang tidak.
 
Menurut dia, saat ini sudah ada kesepakatan antar pimpinan partai politik terkait hal ini. Bahwa perlu dilakukan amandemen terbatas terhadap UUD supaya MPR punya kewenangan merumuskan GBHN. Hal ini penting untuk mengatur pembangunan di Indonesia.
 
Pasalnya, kata Mahfud, saat ini pembangunan tak tegak lurus dari pusat ke daerah. Mahfud menjelaskan amandemen terbatas hanya terdiri dari 2 kesepakatan, yakni dibuat GBHN dan MPR jadi lembaga tertinggi negara. Artinya, MPR yang mengawasi pelaksanaan haluan tersebut.
 
Kewenangan ini, dikatakan Mahfud berbeda dengan pemilihan presiden. MPR tak perlu memilih kepala negara dan wakilnya, sebab majelis memang tak punya wewenang selain urusan GBHN.
 
"Jadi tidak harus, kalau ada GBHN jadi Presiden harus dipilih oleh MPR, Kalau MPR lembaga tertinggi, presiden harus dipilih oleh MPR, tidak harus begitu." Pungkasnya.
 
(Sandra Odilifia)
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif