Kepala daerah ilustrasi. Foto: Istimewa.
Kepala daerah ilustrasi. Foto: Istimewa.

Penunjukan Penjabat Diharapkan Tetap Jaga Unsur Demokratis

Putra Ananda • 16 April 2022 17:13
Jakarta: Pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024 berdampak pada kosongnya 101 kursi kepemimpinan kepala daerah definitif yang masa jabatannya berakhir pada 2022. Pemerintah perlu menunjuk para penjabat (PJ) pengganti 101 kepala daerah defintif dengan tanpa mengesampingkan unsur demokratis.
 
"Meski tidak dilakukan secara lansung pemerintah tetap perlu berupaya agar prosedur pemilihan tetap mengedepankan unsur demokratis," tutur Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoriunnisa Nur Agustyati saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 16 April 2022.
 
Menurut Khoirunnisa, pemerinta perlu mengedepankan transparansi dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah. Penunjukan harus sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Penjabat tingkat gubernur untuk provinsi akan diisi aparatur sipil negara (ASN) dengan pangkat minimal pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk bupati atau wali kota di kabupaten dan kota akan diisi oleh PJ yang berasal dari ASN pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II. Tidak bisa asal tunjuk orang," ungkapnya.
 
Pemerintah diminta membuat indikator yang jelas agar penunjukan PJ tidak semata-mata didasari pada hak prerogatif pemerintah pusat. Penunjukan PJ perlu melibatkan peran publik, salah satunya unsur DPRD.
 
"Supaya mereka bisa cari orang yang bisa cepat beradaptasi di daerah sehingga program di daerah tidak mandek. Jangan sampai ada anggapan PJ merupakan titipan orang pusat sehingga prosesnya memang harus transparan dan terbuka," ungkapnya.
 
Baca: Pemerintah Diingatkan Tak Angkat Penjabat Kepala Daerah dari TNI-Polri
 
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan menjelaskan pihaknya menjamin penunjukan 101 PJ kepala daerah akan dilakukan secara transparan guna menjaga netralitas kepemimpinan di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Semua penjabat dipastikan akan diisi PNS.
 
"Ini nanti penjabat-penjabat yang akan ditugaskan atau ditunjuk," ujar Benny.
 
Benny menjelaskan untuk bisa menjabat sebagai PJ kepala daerah, para ASN perlu memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan. Setiap calon PJ kepala daerah wajib memiliki pengalaman pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatannya.
 
Selain itu, calon PJ kepala daerah juga pernah menduduki jabatan struktural eselon 1 dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya 4C untuk tingkat gubernur dan 4B untuk tingkat bupati dan wali kota.
 
"Yang bersangkutan juga wajib memiliki sekurang-kurangnya penilai dengan predikat nilai baik. Ini rambu-rambu atau indikator yang perlu menjadi perhatian untuk kita menugaskan PNS itu sebagai PJ gubernur atau sebagai PJ bupati wali kota," ungkap Benny.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif