Jakarta: Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, mempertanyakan alasan pemerintah belum juga menyerahkan sepenuhnya anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal anggaran penting untuk berjalannya pesta demokrasi itu.
"Uang untuk pemilu itu sudah stand by sebetulnya mestinya dan itu enggak boleh dikurangi (diperlambat pencairannya)," kata Ray dalam diskusi virtual, Rabu, 3 Agustus 2022.
Dia menegaskan penundaan pencairan anggaran pemilu hanya dalam kondisi darurat. Salah satunya, akibat pandemi covid-19.
Menurut dia, covid-19 saat ini tidak lagi dianggap kondisi mendesak. Sehingga, kebutuhan anggaran KPU harus segera dipenuhi.
Dia pun membandingkan alasan pemerintah menyelenggarakan Pilkada 2020 lalu. Saat itu, eksekutif menggunakan alasan menyelenggarakan pemilihan pimpinan daerah untuk menggenjot ekonomi.
Padahal, kata Ray, penyebaran covid-19 cukup mengkhawatirkan pada 2020 karena dipengaruhi varian delta. Namun, pemerintah berkukuh tetap menyelenggarakan Pilkada.
Semestinya, sikap tersebut juga ditetapkan pemerintah pada Pemilu 2024. Yakni, memastikan kelancaran setiap tahapan tanpa menahan anggaran pemilu.
"Mestinya kalau pemerintah ingin menggenjot ekonomi kita ya Pemilu 2024 harus dilaksanakan biar ekonomi jalan efeknya banyak sekali. Itu yang menyelamatkan salah satunya ekonomi kita tahun 2020 lalu," ujar dia.
Jakarta: Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, mempertanyakan alasan pemerintah belum juga menyerahkan sepenuhnya
anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (
KPU). Padahal anggaran penting untuk berjalannya pesta demokrasi itu.
"Uang untuk pemilu itu sudah
stand by sebetulnya mestinya dan itu enggak boleh dikurangi (diperlambat pencairannya)," kata Ray dalam diskusi virtual, Rabu, 3 Agustus 2022.
Dia menegaskan penundaan pencairan anggaran
pemilu hanya dalam kondisi darurat. Salah satunya, akibat pandemi covid-19.
Menurut dia, covid-19 saat ini tidak lagi dianggap kondisi mendesak. Sehingga, kebutuhan anggaran KPU harus segera dipenuhi.
Dia pun membandingkan alasan pemerintah menyelenggarakan Pilkada 2020 lalu. Saat itu, eksekutif menggunakan alasan menyelenggarakan pemilihan pimpinan daerah untuk menggenjot ekonomi.
Padahal, kata Ray, penyebaran covid-19 cukup mengkhawatirkan pada 2020 karena dipengaruhi varian delta. Namun, pemerintah berkukuh tetap menyelenggarakan Pilkada.
Semestinya, sikap tersebut juga ditetapkan pemerintah pada
Pemilu 2024. Yakni, memastikan kelancaran setiap tahapan tanpa menahan anggaran pemilu.
"Mestinya kalau pemerintah ingin menggenjot ekonomi kita ya Pemilu 2024 harus dilaksanakan biar ekonomi jalan efeknya banyak sekali. Itu yang menyelamatkan salah satunya ekonomi kita tahun 2020 lalu," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(END)
