Jakarta: Anggota Komisi III DPR Santoso mendorong gaya hidup yang tidak hedonis bagi aparatur sipil negara (ASN). Terutama pegawai pajak yang mengelola uang rakyat.
"Gaya hidup yang dipertontonkan oleh para ASN pajak mulai dari pusat dan daerah harus ditertibkan," kata Santoso dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Maret 2023.
Santoso mengatakan ASN yang mempertontonkan kekayaan di publik mesti didisplin. Sebab, mereka menyiratkan kekuasaan jabatannya digunakan untuk memperkaya diri.
"Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan para kepala daerah wajib menertibkan agar uang yang berasal dari para wajib pajak benar-benar diterima negara atau daerah," ujar dia.
Menurut Santoso, tunjangan kerja dengan nominal besar justru bertujuan agar pegawai pajak tidak menyalahgunakan jabatannya. Apalagi, nominal tunjangan bisa mencapai 10 bulan gaji setiap bulannya.
"Meski begitu, mereka tetap tidak dapat tampil seperti saat ini dengan memiliki motor gede, mobil mewah, dan lain-lain," papar politikus Partai Demokrat itu.
Santoso menyebut penyimpangan pajak merugikan masyarakat. Seluruh hasil pajak seyogianya dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
"Namun diambil oleh oknum pegawai pajak untuk memperkaya dirinya," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Anggota Komisi III
DPR Santoso mendorong gaya hidup yang tidak hedonis bagi aparatur sipil negara (ASN). Terutama
pegawai pajak yang mengelola uang rakyat.
"Gaya hidup yang dipertontonkan oleh para
ASN pajak mulai dari pusat dan daerah harus ditertibkan," kata Santoso dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Maret 2023.
Santoso mengatakan ASN yang mempertontonkan kekayaan di publik mesti didisplin. Sebab, mereka menyiratkan kekuasaan jabatannya digunakan untuk memperkaya diri.
"Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan para kepala daerah wajib menertibkan agar uang yang berasal dari para wajib pajak benar-benar diterima negara atau daerah," ujar dia.
Menurut Santoso, tunjangan kerja dengan nominal besar justru bertujuan agar pegawai pajak tidak menyalahgunakan jabatannya. Apalagi, nominal tunjangan bisa mencapai 10 bulan gaji setiap bulannya.
"Meski begitu, mereka tetap tidak dapat tampil seperti saat ini dengan memiliki motor gede, mobil mewah, dan lain-lain," papar politikus Partai Demokrat itu.
Santoso menyebut penyimpangan pajak merugikan masyarakat. Seluruh hasil pajak seyogianya dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
"Namun diambil oleh oknum pegawai pajak untuk memperkaya dirinya," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)