Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pemerataan ekonomi perlu dilakukan. Pasalnya selama ini perekonomian hanya berpusat di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, ibu kota negara dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat, 17 Maret 2023.
Pada kesempatan itu Presiden berterima kasih pada masyarakat Melayu-Banjar yang mendukung pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Di IKN, lanjut Presiden, akan mulai dibangun infrastruktur dan istana negara serta gedung-gedung kementerian.
Pembangunan di IKN, imbuh Jokowi, bukan sekadar pembangunan fisik. Melainkan upaya pemerataan layanan dan kesejahteraan.
"Tetapi uang ingin kita pindahkan itu bukan fisiknya sebetulnya. Kita ingin membangun sebuah cara-cara kerja yang baru bagaimana melayani masyarakat pemerintah, cara-cara kerja baru, melayani dengan cepat, melayani dengan baik dan kita ingin juga yang kedua mengubah pola pikir, mindset agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," papar Presiden.
Ia pun berharap masyarakat Melayu-Banjar menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Masyarakat Melayu-Banjar juga diharapkan berperan aktif dan menjadi bagian penting dari sejarah terwujudnya Ibu Kota Nusantara.
Indonesia, ujar Presiden, memiliki sekitar 17 ribu pulau dengan total jumlah penduduk mencapai 280 juta. Namun, sekitar 56 persen penduduk hidup di Pulau Jawa. Tentunya hal itu berdampak pada ketimpangan pembangunan.
"150 juta lebih itu penduduk Indonesia hidup di pulau Jawa padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Kemudian yang namanya Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi artinya ekonomi perputaran uang itu 58 persen ada di Pulau Jawa," papar Presiden.
Pembangunan di Indonesia selama ini terlalu Jawa-Sentris. Oleh karena itu menurut Presiden perlu pemerataan infrastruktur sehingga pulau-pulau selain Jawa turut merasakan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Untuk mendorong PDB ekonomi itu bisa keluar dari Pulau Jawa ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk ibu kota," ucap Jokowi.
Gagasan mengenai IKN, terang dia, bukan hal baru sebab Presiden pertama RI Soekarno pada 1960-an sudah merancang untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
"Tapi tidak realisasi, presiden berikutnya juga merancang ingin membangun ibu kota baru tidak terealisasi, sekarang kita eksekusi dan sudah dimulai insyaAllah bisa dalam 10 tahun, bisa 15 tahun akan selesai dan Ibu Kota kita di Nusantara," ucap Jokowi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pemerataan ekonomi perlu dilakukan. Pasalnya selama ini perekonomian hanya berpusat di Pulau Jawa. Oleh sebab itu,
ibu kota negara dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat, 17 Maret 2023.
Pada kesempatan itu Presiden berterima kasih pada masyarakat Melayu-Banjar yang mendukung pembangunan di
Ibu Kota Nusantara. Di IKN, lanjut Presiden, akan mulai dibangun infrastruktur dan istana negara serta gedung-gedung kementerian.
Pembangunan di IKN, imbuh Jokowi, bukan sekadar pembangunan fisik. Melainkan upaya pemerataan layanan dan kesejahteraan.
"Tetapi uang ingin kita pindahkan itu bukan fisiknya sebetulnya. Kita ingin membangun sebuah cara-cara kerja yang baru bagaimana melayani masyarakat pemerintah, cara-cara kerja baru, melayani dengan cepat, melayani dengan baik dan kita ingin juga yang kedua mengubah pola pikir, mindset agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," papar Presiden.
Ia pun berharap masyarakat Melayu-Banjar menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Masyarakat Melayu-Banjar juga diharapkan berperan aktif dan menjadi bagian penting dari sejarah terwujudnya Ibu Kota Nusantara.
Indonesia, ujar Presiden, memiliki sekitar 17 ribu pulau dengan total jumlah penduduk mencapai 280 juta. Namun, sekitar 56 persen penduduk hidup di Pulau Jawa. Tentunya hal itu berdampak pada ketimpangan pembangunan.
"150 juta lebih itu penduduk Indonesia hidup di pulau Jawa padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Kemudian yang namanya Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi artinya ekonomi perputaran uang itu 58 persen ada di Pulau Jawa," papar Presiden.
Pembangunan di Indonesia selama ini terlalu Jawa-Sentris. Oleh karena itu menurut Presiden perlu pemerataan infrastruktur sehingga pulau-pulau selain Jawa turut merasakan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Untuk mendorong PDB ekonomi itu bisa keluar dari Pulau Jawa ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk ibu kota," ucap Jokowi.
Gagasan mengenai IKN, terang dia, bukan hal baru sebab Presiden pertama RI Soekarno pada 1960-an sudah merancang untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
"Tapi tidak realisasi, presiden berikutnya juga merancang ingin membangun ibu kota baru tidak terealisasi, sekarang kita eksekusi dan sudah dimulai
insyaAllah bisa dalam 10 tahun, bisa 15 tahun akan selesai dan Ibu Kota kita di Nusantara," ucap Jokowi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
