Bawaslu dan KPU Disindir Perlu Belajar UU Pilkada
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempelajari Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dia menilai pejabat Bawaslu saat ini belum memahami aturan itu. 

"Bawaslu ini harus memahami betul UU. Tapi, memang sayangnya teman-teman Bawaslu ini kesemuanya baru yang kemarin tidak terlibat dalam pembahasan UU pilkada sehingga paradigma pemahamannya masih jauh daripada sempurna," kata Arteria Dahlan di Kantor Kaukus Muda Indonesia (KMI), Jalan Salemba Tengah Nomor 59, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juni 2018. 

Politkus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ingin anggota Bawaslu belajar lagi terkait norma pilkada. Dia menyinggung masalah pemasangan baliho pasangan calon (paslon).


"Ya, masa baliho paslon di halaman rumahnya sendiri dilarang juga," ujar Arteria. 

Arteria juga menyindir Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU, kata dia, juga harus belajar norma dalam UU Pilkada. Norma ini mengenai mantan narapidana koruptor yang tidak diperbolehkan maju di pemilihan legislatif (pileg).

Baca: KPU Siapkan Strategi Jika PKPU Digugat ke MA

"Perdebatan itu dari sejak lama, belasan tahun  kita berdebat. Ada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berubah-ubah. Terakhir keputusan MK menyatakan tidak perlu bicara napi koruptor, kejahatan seksual anak, atau terorisme, yang penting ancaman hukumannya di atas lima tahun atau lebih. Itu ucap MK," ujar Arteria.

Dia mengatakan sebagai anggota DPR harus patuh terhadap aturan MK. DPR, kata dia, tidak bisa keluar daripada aturan itu. 

"Aturan MK adalah hukum tersendiri yang harus dipatuhi oleh DPR. Ini yang kita katakan, KPU dan Bawaslu ini harusnya paham dong," jelas dia.



(OGI)