Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

DPR dan Pemerintah Diminta Terbuka dalam Membahas RUU Pemilu

Nasional revisi uu pemilu
Cindy • 02 Februari 2020 21:07
Jakarta: DPR dan pemerintah diminta terbuka dalam membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pembahasan harus melibatkan penyelenggara pemilu dan masyarakat.
 
"Harapan kami juga bisa dilibatkan oleh pemangku kepentingan, prosesnya terbuka kepada publik, tidak dilakukan dibelakang pintu," ujar Direktur EksekutifPerkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, 2 Februari 2020.
 
Titi mengatakan pemerintah dan DPR perlu menghitung setiap dampak dari sistem dan kebijakan yang diambil. Terutama, dampak kepada pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Titi meminta pembahasan undang-undang ini tak terjebak pada teknis pemilu secara merinci. Pembahasan akan lebih baik bila menyentuh hal mendasar dalam sistem dan manajemen pemilu.
 
"Untuk yang detailnya biarkan diatur dalam PKPU yang lebih teknis, tidak terlalu kompleks pembahasannya, tetapi bisa rumuskan hal-hal mendasar yang harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pemilu," ujar Titi.
 
Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menyepakati total 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Salah satunya yakni RUU Pemilu.
 
Selain itu, ada empat RUU yang berubah dari daftar sebelumnya. Pertama, RUU tentang Bakamla naik menjadi RUU prioritas 2020 sebagai usulan pemerintah.
 
"Itu akan di Omnibus Law," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Kedua, RUU Sistem Pendidikan Nasional. RUU tersebut dari usulan DPR menjadi usulan pemerintah.
 
Ketiga, RUU tentang TNI yang awalnya usulan pemerintah menjadi usulan Baleg. Terakhir, RUU Komisi Yudisial tidak dimasukan ke dalam RUU Prolegnas Prioritas 2020.
 


 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif