DPR Sahkan 50 RUU Prolegnas 2020

Jakarta: DPR telah mengesahkan 50 Rancangan Undangan-undangan (RUU) yang masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Itu termasuk empat rancangan penyederhanaan undang-undang (omnibus law) yaitu RUU Perpajakan, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Keamanan Laut. "Setelah kita dengarkan secara seksama laporan dari ketua Baleg DPR RI, Supratman, tentang program legislasi nasional tahun 2020 dapat disetujui?" Kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar saat memimpin rapat, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Januari 2020. Seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan sepakat. Muhaimin kemudian mengetok palu sebagai tanda RUU disahkan. Dari 50 RUU yang disahkan, empat di antaranya merupakan RUU peralihan dari periode sebelumnya. Keempatnya yakni RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Bea materai, serta RUU Mineral dan Batubara. Berikut ini daftar 50 RUU Prolegnas 2020: 1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 3. RUU tentang Pertanahan 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 14. RUU tentang  Energi Baru dan Terbarukan 15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan 18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 19. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai 22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 23. RUU tentang Penyadapan 24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI 25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila 26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional  29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus law) 30. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial 31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 33. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional 34. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak 35. RUU tentang Ketahanan Keluarga 36. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol 37. RUU tentang Profesi Psikologi 38. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji) 39. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional  40. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law) 41. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law) 42. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua 43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi 44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika 45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 46. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law) 47. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 48. RUU tentang Bakamla 49. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 50. RUU tentang Daerah Kepulauan